Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA dinilai tidak terisolasi dari kondisi ekonomi global yang saat ini cukup menantang. Karenanya kebijakan makro yang mengarah pada stabilitas amat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan mempertahankan situasi perekonomian yang saat ini relatif baik.
Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia-Timor Leste Satu Kahkonen dalam peluncuran World Bank Indonesia Economic Prospects, Kamis (15/12).
"Indonesia tidak terisolasi dari kondisi global, sehingga direkomendasikan untuk mengalihkan perhatian kebijakan ekonomi makro dari pertumbuhan ke stabilitas. Saat ini Indonesia telah menghabiskan biaya untuk mempertahankan ekonomi makro yang stabil," ujarnya.
Kendati demikian, lanjut Satu, ruang kebijakan makro mungkin akan menyusut ke depan. Ini karena ketatnya kondisi pembiayaan dan inflasi yang berkelanjutan didorong oleh apresiasi dolar AS dan ketidakpastian global seputar pasar minyak.
Selain itu, kebijakan fiskal proaktif juga dinilai penting untuk meredam gejolak perekonomian dunia. Ini dapat dilakukan melalui perluasan basis pajak, menyusul langkah reformasi perpajakan yang telah dilakukan Indonesia.
"Hal itu akan menciptakan ruang untuk berinvestasi dalam program pro pertumbuhan, pro pertumbuhan dan sumber daya manusia, serta memungkinkan perluasan program bantuan sosial dan asuransi sosial yang tepat sasaran," kata Satu.
Di lain sisi, reformasi struktural untuk mendorong potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dinilai penting. Agenda ini telah diupayakan melalui instrumen hukum seperti Undang Undang Cipta Kerja, UU Harmonisasi Perpajakan, dan yang teranyar ialah UU Penembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
"Indonesia telah berada di depan kurva dalam hal ini, dengan reformasi besar yang dilaksanakan melalui undang-undang omnibus untuk penciptaan lapangan kerja, undang-undang harmonisasi pajak dan pinjaman dalam transfer fiskal pemerintah," pungkas Satu. (OL-8)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Harga komoditas global diproyeksikan turun ke level terendah dalam enam tahun pada 2026.
Langkah ini tidak hanya mendekatkan pengolahan sampah ke sumbernya, namun juga berkontribusi dalam mengurangi beban TPA dan mendukung ekonomi sirkular.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved