Investasi Pangan Harus Libatkan Petani

Masuknya investasi swasta skala menengah dan besar dalam budidaya padi harus mengarah pada kemitraan usaha dengan petani. Hal itu dimaksudkan agar petani menjadi salah satu bagian utama dalam proses penanaman modal dan adanya transfer pengetahuan mengenai praktik budidaya yang baik (good agriculture practices/GAP). 

Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB)  Hariyadi  MS  mengatakan, masuknya investasi pangan swasta menjadi keniscayaan agar mampu memenuhi tuntutan pasar dan memperbaiki harga gabah di tingkat petani. Jika dikelola dengan baik, masuknya swasta dalam budidaya padi akan memberi dampak positif bagi peningkatan produksi, stok, dan kualitas pangan. Masuknya swasta juga diharapkan dapat membantu petani meningkatkan harga jual yang layak. 

“Penerapan GAP bisa dimulai dengan penggunaan bibit unggul bersertifikat, pemupukan yang tepat, serta menggunakan teknologi maju dan ramah lingkungan. Tanpa penerapan GAP, produktifivas padi akan rendah dan dampaknya biaya produksi mahal,” kata Hariyadi dalam keterangan pers. 

Menurut Hariadi, dengan adanya kemitraan, petani akan mendapatkan transfer pengetahuan bagaimana budidaya tanaman padi dengan baik melalui GAP, yaitu sebuah teknis penerapan sistem produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. 

“Kemitraan menjadi hal yang mutlak untuk menjawab berbagai kekhawatiran akibat masuknya investasi swasta dalam budidaya pangan. Sinergi harus dibangun dan aturan main harus ditegakkan agar petani tidak dirugikan,” ujarnya. 

Haryadi melanjutkan, selain peningkatan produktifitas, efisiensi pasca panen tetap harus dilakukan. Dengan adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi diharapkan Indonesia tidak hanya swasembada beras tetapi ke depan mampu menjadi eksportir.  “Peningkatan produktifitas padi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya. 

Dengan adanya kemitraan, data yang dilansir BPS menyebutkan produktivitas padi semakin meningkat yakni tahun 2019 sebesar 5,11 ton/ha, tahun 2020 sebesar 5,13 ton/ha dan 2021 sebesar 5,22 ton/ha, dan di tingkat Asia posisi produktivitas Indonesia sudah berada peringkat kedua setelah Vietnam.  

Data FAO pun menyebutkan di tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat kedua dari 9 negara negara FAO di Benua Asia. Adapun urutannya Vietnam 5,89 ton/ha, Indonesia 5,19 ton/ha, Bangladesh 4,74 ton/ha, Philipina 3,97 ton/ha, India 3,88 ton/ha, Pakistan 3,84 ton/ha, Myanmar 3,79 ton/ha, Kamboja 3,57 ton/ha dan Thailand 3,19 ton/ha.
  
“Penggunaan benih unggul dan pupuk telah berkontribusi dalam peningkatan produktivitas tanaman,” ujarnya. 

Bahkan petani kini sudah familiar dalam penggunaan benih padi unggul saat pergiliran tanaman. Sementara ketika pupuk kimia sulit, petani juga mulai dapat membuat sendiri pupuk organik dan hayati, sehingga menghemat biaya produksi usaha tani. 

Haryadi menilai, polemik investasi budidaya pangan harus disikapi bijak agar tidak menjadi bumerang yang memukul nasib petani. Sebaliknya, keberpihakan pada industrialisasi pangan yang menghasilkan nilai tambah harus terus didorong. “Syaratnya, investasi swasta dilarang memasuki dan menguasai lahan-lahan petani yang sudah eksis,” lanjutnya. 

Pertumbuhan penduduk kelas menengah di Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar bagi produk olahan beras. Kita masih jauh tertinggal dengan China, Thailand, dan Myanmar yang telah mengembangkan diversifikasi produk beras untuk menghasilkan beragam produk sampingan beras. 

“Peningkatan nilai tambah produk dengan sendirinya akan menambah pendapatan produsen atau petani,” tegasnya. (RO/E-1)