Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
BADAN Pusat Statistik (BPS) memastikan data beras yang dikeluarkan selama ini merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan.
Hal ini ditegaskan Kepala BPS, Margo Yuwono, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama jajaran Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022.
"Kita ada petugas yang terlibat setiap bulan itu 6223 petugas dan yang kita amati sebanyak 229.437 titik di seluruh Indonesia. Jadi itu yang kita foto bapak setiap bulan untuk mengamati fase pertumbuhan daripada padi," ujarnya.
Seperti diketahui, BPS dalam melakukan penghitungan jumlah produksi beras dan lahan baku sawah tetap menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA). Bagi BPS, metode tersebut merupakan metode terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.
"Metode KSA itu adalah yang terbaik yang dimiliki kita sekarang. Jadi kalau bicara teknik metodologi Bapak, kita itu pertama melakukan pengamatan dan melibatkan banyak pihak. Termasuk BRIN. Jadi, surplus kita yang 1,7 juta ton itu adalah struktur selama setahun," katanya.
Baca juga: Stok Cukup Sampai Akhir Tahun, DPR Pertanyakan Serapan Beras Bulog
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengaku sangat yakin dengan data dan hitungan BPS mengenai jumlah stok beras nasional.
Karena itu, SYL mengatakan bahwa produktivitas beras Indonesia saat ini dalam kondisi yang sangat baik.
Kementan juga mengajak seluruh pihak, termasuk Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan para petani di seluruh daerah agar menguatkan kolaborasi dan sinergitas.
"Besok misalnya kerja saya dengan Pak Buwas, dengan yang lain akan lebih baik. Maka itu kita enggak boleh saling salahkan. memang kita harus ada dan tidak boleh ada persoalan. Saya kira sangat berbahaya kalau semua (surplus) beras kita yang 1,7 (juta ton) itu dikuasi pedagang semua," tambahnya.
Menurut SYL, harga yang terjadi saat ini merupakan harga wajar, karena petani di seluruh Indonesia tengah menikmati hasil jerih payahnya selama berproduksi. Apalagi cost produksi saat ini juga dalam keadaan tinggi.
"Kalau harga seperti ini kamu tanya saya sebagai Menteri, saya minta maaf inilah harga yang paling wajar karena cost produksi juga lagi naik. Tetapi kan pemerintah harus ada di antara mereka. Kita tidak boleh saling salahkan memang kita harus ada dan tidak boleh ada persoalan," jelasnya. (RO/OL-09)
PUBLIK disibukkan oleh pembahasan rencana pemerintah menghapus beras premium dan medium saat ini. Ke depan, hanya ada beras umum atau beras reguler dan beras khusus.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved