Komisi V DPR Mengevaluasi Serapan Anggaran di Kementerian PUPR

WAKIL Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mempertanyakan progres serapan anggaran Kementerian PUPR hingga pertengahan November 2022 ini.

Dia mengungkapkan, progres penyerapan 96,04 persen, masih dibutuhkan 21 persen untuk dicapai.

"Nilai rupiahnya kurang lebih sebesar Rp25 triliun dari total anggaran Kementerian PUPR kurang lebih Rp30 triliun belum terserap. Saya yakin Pak Menteri beserta jajaran akan maksimal dengan target yang Bapak telah tetapkan," urai Andi Iwan Aras di hadapan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di ruang rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Politikus dari Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan, rencana anggaran proyek fisik Kementerian PUPR tahun 2022 pada angka 79,46 persen. Sedangkan realisasi fisik hingga pertengahan November 2022 ini baru mencapai 75,04 persen.

"Berarti masih deviasi negatif, sedangkan sisa tahun anggaran ini tinggal satu setengah bulan lagi," ungkap Iwan Aras.

Baca juga: Komisi VII DPR Dukung Perlunya Regulasi Proyek DME kepada PT Bukit Asam

Khusus bidang bina marga, Iwan Aras melihat secara detail, penyerapannya lebih rendah, baru 68,5 persen. Padahal, kata Iwan, salah satu pagu alokasi anggaran cukup tinggi berada di Ditjen bina marga yang mencapai Rp45,9 Triliun dari total anggaran Kementerian PUPR 2022.

Persentasenya kurang lebih 37,86% dari total anggaran di Kementerian PUPR. "Sehingga tentunya akan sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran secara kumulatif," katanya.

Andi Iwan Aras juga menitipkan masalah pembebasan lahan segera diselesaikan Kementerian PUPR dalam sejumlah proyek di berbagai wilayah. Dia pun meminta Kementerian PUPR, sebelum menganggarkan kegiatan, harus dipastikan segala permasalahan sosialnya sudah terselesaikan.

"Termasuk mengenai pembebasan lahan agar tidak mengganggu penyerapan anggaran di Kementerian PUPR," kata Andi Iwan Aras.

Di kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dalam kesimpulan rapat menyampaikan apresiasi atas capaian progres kerja tahun 2022 tersebut.

"Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR atas capaian realisasi program dan anggaran TA 2022 sampai November 2022," ujarnya.

Sampai dengan bulan November 2022, Kementerian PUPR telah merealisasikan keuangan sebesar Rp84,3 triliun atau 69,41 persen dari total pagu tahun anggaran 2022.

Seperti diketahui, tahun ini Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp121,4 triliun. Jumlah tersebut meningkat hingga Rp 21 triliun bila dibandingkan dengan dipa awal yakni sebesar Rp100,59 triliun.

“Untuk saat ini, realisasi pembangunan fisik yang telah dilakukan Kementerian PUPR sebesar 75 persen,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Ia mengatakan, penambahan pagu tersebut bersumber dari luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp2,3 triliun. Kemudian dari percepatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) senilai Rp7,13 triliun dan penyesuaian Rupiah Murni (RM) sebesar Rp11,38 triliun.

Mengingat akhir tahun tinggal sebentar lagi, Kementerian PUPR sudah melakukan sejumlah langkah strategis demi menghabiskan anggaran.

“Pertama, kami akan mengalokasikan anggaran yang berpotensi tidak terserap untuk dialihkan terutama untuk penanganan bencana,” jelas Menteri Basuki.

Kemudian lanjutnya, anggaran akan dioptimalkan untuk penyerapan infrastruktur dengan progres tinggi di mana proyek-proyek tersebut harus selesai pada akhir tahun 2022. (RO/OL-09)