Komisi IV DPR Minta Pemerintah Penuhi Kebutuhan Cadangan Beras Sebesar 600 Ton

Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT. RNI.

Dalam hasil kesimpulan rapat tersebut, Komisi DPR RI meminta pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras nasional dan Kementerian Pertanian (Kementan) pun menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dari dalam negeri sebesar 600 ton.

“Selanjutnya Kementan menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras dalam negeri dari produksi dalam negeri sebesar 600 ribu ton yang akan dibeli oleh Perum Bulogdengan harga komersial dalam waktu enam hari kerja sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin sebagai pemimpin rapat saat membacakan hasil kesimpulan rapat, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).

"Jika dalam enam hari sejak Rapat Dengar Pendapat hari ini tidak terpenuhi, maka data yang diyakini dari Kementerian Pertanian tidak valid,” jelas Sudin.

Baca juga: Bulog dan Kementan Diminta Bersinergi Perluas Program Kemitraan

Diketahui, agenda RDP tersebut melanjutkan rapat yang telah dilakukan pada 15 November 2022 silam, di mana Komisi IV juga mendengar penjelasan Kementan atas rancangan usulan alokasi anggaran Kementan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas komoditas hasil pertanian sebesar Rp 15.318.655.827.000.

“Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementan agar dalam menyusun rencana program dan kegiatan memperhatikan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat, di antaranya peningkatan logistik benih/nursery, pengembangan ternak, pengembalian kesuburan lahan, UPPO, dan sarana prasarana pertanian atau alat dan mesin pertanian pra panen dan pascapanen,” tutur politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Terakhir, Komisi IV DPR juga meminta Kementerian Pertanian untuk mencadangkan anggaran Tahun 2023 untuk perbaikan infrastruktur dan penyediaan benih pertanian pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. (RO/OL-09)