Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) XVII di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Senin (21/11).
LaNyalla meminta para kader Hipmi sebagai kalangan terdidik untuk menawarkan gagasan atas hal-hal yang tidak tepat untuk bangsa ini. Terutama dalam mengakhiri praktik eksploitasi berlebihan oleh kapitalisme global yang telah menjadi satu badan dengan oligarki ekonomi di negeri ini.
"Kemiskinan di suatu negara, bukan karena negara itu adalah negara berkembang, tetapi karena negara tersebut terlalu dieksploitasi oleh oligarki rakus yang bersinergi dengan kapitalisme global," ujarnya.
Namun, menurutnya, untuk menawarkan gagasan yang tepat wajib memahami taksonomi persoalan secara mendalam untuk tujuan kemaslahatan bangsa Indonesia.
"Makanya saya berharap, Hipmi, yang dihuni kader-kader pengusaha bumiputera untuk membaca kembali pikiran-pikiran para pendiri bangsa kita," kata mantan Ketua Hipmi Jatim itu.
Para pendiri bangsa telah tepat menyusun sistem ekonomi Pancasila, di mana negara berkuasa penuh atas bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Konsep tersebut tertuang dalam Pasal 33 naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.
"Setelah amendemen konstitusi pada 1999 hingga 2002 silam sistem ekonomi berubah menjadi liberal kapitalistik," ungkap dia.
Baca juga: Wapres Minta Buruh dan Pengusaha Bernegosiasi Terkait UMP 2023
Oleh karena itu, LaNyalla mengajak semua pihak termasuk Hipmi untuk berani bangkit dan mengubah arah perjalanan perekonomian bangsa ini sehingga menjadi negara yang menyejahterakan.
Bukan sebaliknya, menjadi negara yang dengan bangga menyiapkan karpet merah kepada oligarki ekonomi serta investor asing dan aseng untuk menjadi VOC dengan wajah baru, yang menguras kekayaan alam bangsa ini.
"Semoga para kader Hipmi tetap memiliki semangat nasionalisme, patriotisme, dan merah putih di dada kalian semua," ucapnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk optimistis namun tetap waspada. Pasalnya, kondisi global sangat sulit diprediksi. Sehingga dalam melangkah ke depan perlu hati-hati dan perlu strategi matang.
"Beruntung Indonesia saat ini dalam posisi mendapat kepercayaan yang tinggi dari dunia internasional. pertumbuhan ekonomi baik, inflasi juga terkendali. Kondisi itu juga atas andil dari para pengusaha. Karena itulah ke depan, mari kita pertahankan dan tingkatkan angka dan kondisi yang baik-baik itu," ucapnya.
Munas Hipmi dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Hadir juga Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkop dan UKM Teten Masduki, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming. (RO/OL-16)
Perilaku La Nyalla diduga melanggar Pasal 15 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI.
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu, Kamis (14/2) lalu.
Jika kesepakatan WTO membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat konstitusi.
KETUA DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan kekecewaan kepada Pimpinan MPR yang tidak dapat hadir dalam acara Penyampaian Maklumat Presidium Konstitusi
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilakukan secara cermat dan bebas dari konflik kepentingan.
Sistem Ekonomi Indonesia: Sejarah & Ciri. Pelajari sejarah & ciri khas sistem ekonomi Indonesia. Temukan bagaimana Pancasila membentuk kebijakan ekonomi yang unik dan inklusif.
Pelajari sistem ekonomi tradisional: fondasi perekonomian masyarakat dengan kearifan lokal. Temukan prinsip, ciri, dan relevansinya kini!
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dari berbagai penjuru kawasan Asia Tenggara, bersama dengan pemangku kepentingan lain yaitu pemerintah dan sektor bisnis akan berkumpul dan berdialog
Nusantaranomics ialah gagasan tentang sistem ekonomi-politik yang dapat diandalkan untuk menyelamatkan Indonesia dari resesi dengan berlandaskan ekonomi lokal.
Senator asal Jawa Timur itu memaparkan keganjilan bahwa platform e-commerce hanya dipenuhi produk impor, sementara anak negeri hanya menjadi penjual belaka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved