Wapres Minta Buruh dan Pengusaha Bernegosiasi Terkait UMP 2023

Para buruh dan pengusaha diminta bernegosiasi terkait besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023. Wakil Presiden Ma’ruf Amin memyarankan kedua belah pihak menggunakan forum tripartit untuk mencari titik temu mengenai besaran yang pas.

“Kita harapkan ada win-win solutionnya,” kata Ma’ruf usai acara Silaturahim dengan Pimpinan Pengurus BAZNAS se-Jawa Tengah di Surakarta, Senin.

Ma’ruf mengakui adanya keberatan pihak pengusaha terhadap putusan pemerintah mengenai batas atas kenaikan UMP. Namun demikian, tambahnya, angka 10% tersebut merupakan besaran maksimal.

“Jadi karena maksimal artinya masih bisa ada pembicaraan. Jadi fleksibel nantinya,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi 2023.

"Penetapan atas penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen (sepuluh persen)," seperti dikutip, Sabtu.

Besaran kenaikan tak boleh melampaui 10% tersebut didasari pertimbangan kondisi sosial ekonomi di setiap daerah. Selain itu, ada formulasi penghitungan berdasarkan pertimbangan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. (OL-12)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Retno Hemawati