Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PRESIDEN Joko Widodo memaparkan tiga fokus utama yang harus dilakukan ASEAN secara kolektif untuk menghadapi tantangan ekonomi di kawasan.
Fokus pertama adalah penguatan fiskal seluruh negara anggota. Jokowi mendorong adanya ruang fiskal yang lebih lebar demi menjaga stabilitas keuangan. Langkah itu bisa dilakukan dengan memangkas belanja-belanja yang tidak terlalu penting dan mengalokasikannya ke program mitigasi dampak krisis.
"Itu harus menjadi prioritas termasuk jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu," ujar Jokowi saat berbicara pada ASEAN Global Dialogue Ke-2: Post Covid-19 Comprehensive Recovery di Hotel Sokha, Phnom Penh, Minggu (13/11).
Anggaran, sambungnya, juga harus diprioritaskan pada sektor-sektor ekonomi yang terbukti memiliki dampak terhadap kawasan. Sebagai contoh, pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor itu dianggap penting karena melibatkan UMKM yang mewakili 90% dunia usaha ASEAN.
Fokus kedua, lanjut Kepala Negara, penguatan dukungan keuangan internasional. Ia menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan internasional dalam merespons krisis dan meminimalisir dampak yang diakibatkan melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.
“Ada instrumen yang sifatnya darurat sehingga bisa cepat digunakan saat krisis. Lebih penting dari itu perlu ada instrumen yang berfungsi mencegah krisis. Dukungan ini penting bagi ASEAN untuk antisipasi memburuknya krisis ke depan, salah satunya dengan perkuat infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan finansial,” ucap mantan wali kota Surakarta itu.
Baca juga: Jokowi Ajak Pemimpin ASEAN Plus Three Kerja Sama Atasi Krisis
Adapun, fokus terakhir adalah mengatur sistem perdagangan supaya lebih berpihak pada negara-negara berkembang. Saat ini, Jokowi melihat banyak negara berkembang kesulitan untuk melakukan hilirisasi. Mereka seakan dipaksa untuk terus menerus menjual bahan mentah sehingga tidak bisa menerima manfaat nilai tambah.
“Apakah dengan mengeskpor bahan baku mentah negara berkembang dapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi,” tuturnya.
Di akhir pengantarnya, Jokowi kembali menegaskan pentingnya berkolaborasi erat untuk menghadapi krisis yang terjadi saat ini.
“Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, namun ke depannya, tantangan ekonomi kawasan akan makin berat apalagi dengan ancaman resesi," pungkasnya.(OL-5)
Forum ini sangat diperlukan karena dapat memberikan masukan lebih jauh tentang pengembangan EV di Indonesia.
Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi atas komitmen berkelanjutan dalam mendukung pengembangan olahraga catur.
Meski menghadapi tantangan global yang sama, ASEAN memiliki keunggulan kompetitif, khususnya dari sisi demografi dan arus perdagangan.
Selama dua tahun berturut-turut, Blibli masuk ke daftar bergengsi Fortune Southeast Asia 500. Pada 2025, Blibli berada di peringkat 260, naik 22 posisi dari 282 di tahun sebelumnya.
Indonesia negara endemik dengue dengan kasus dengue tertinggi di Asia. Kematian yang diakibatkan DBD pada 2025 sebanyak 250 kasus yang terjadi di 123 kabupaten/kota di 24 provinsi.
EYAA mempertemukan organisasi masyarakat sipil dan social enterprise dari berbagai negara ASEAN dengan relawan muda ASEAN untuk merancang dan menjalankan program sosial.
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved