Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PRESIDEN Joko Widodo memaparkan tiga fokus utama yang harus dilakukan ASEAN secara kolektif untuk menghadapi tantangan ekonomi di kawasan.
Fokus pertama adalah penguatan fiskal seluruh negara anggota. Jokowi mendorong adanya ruang fiskal yang lebih lebar demi menjaga stabilitas keuangan. Langkah itu bisa dilakukan dengan memangkas belanja-belanja yang tidak terlalu penting dan mengalokasikannya ke program mitigasi dampak krisis.
"Itu harus menjadi prioritas termasuk jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu," ujar Jokowi saat berbicara pada ASEAN Global Dialogue Ke-2: Post Covid-19 Comprehensive Recovery di Hotel Sokha, Phnom Penh, Minggu (13/11).
Anggaran, sambungnya, juga harus diprioritaskan pada sektor-sektor ekonomi yang terbukti memiliki dampak terhadap kawasan. Sebagai contoh, pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor itu dianggap penting karena melibatkan UMKM yang mewakili 90% dunia usaha ASEAN.
Fokus kedua, lanjut Kepala Negara, penguatan dukungan keuangan internasional. Ia menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan internasional dalam merespons krisis dan meminimalisir dampak yang diakibatkan melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.
“Ada instrumen yang sifatnya darurat sehingga bisa cepat digunakan saat krisis. Lebih penting dari itu perlu ada instrumen yang berfungsi mencegah krisis. Dukungan ini penting bagi ASEAN untuk antisipasi memburuknya krisis ke depan, salah satunya dengan perkuat infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan finansial,” ucap mantan wali kota Surakarta itu.
Baca juga: Jokowi Ajak Pemimpin ASEAN Plus Three Kerja Sama Atasi Krisis
Adapun, fokus terakhir adalah mengatur sistem perdagangan supaya lebih berpihak pada negara-negara berkembang. Saat ini, Jokowi melihat banyak negara berkembang kesulitan untuk melakukan hilirisasi. Mereka seakan dipaksa untuk terus menerus menjual bahan mentah sehingga tidak bisa menerima manfaat nilai tambah.
“Apakah dengan mengeskpor bahan baku mentah negara berkembang dapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi,” tuturnya.
Di akhir pengantarnya, Jokowi kembali menegaskan pentingnya berkolaborasi erat untuk menghadapi krisis yang terjadi saat ini.
“Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, namun ke depannya, tantangan ekonomi kawasan akan makin berat apalagi dengan ancaman resesi," pungkasnya.(OL-5)
KOMITMEN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
Strategi tarif resiprokal yang diterapkan AS kepada 10 negara ASEAN bertujuan mengurangi defisit perdagangan AS melalui meningkatkan tarif impor.
TikTok Southeast Asia Growth Summit 2025 merupakan forum yang mempertemukan kreator dan publisher dari seluruh kawasan untuk berbagi wawasan seputar tren konten.
Tantangan terkini dalam rezim perdagangan seperti proteksionisme dan tarif timbal balik mengubah tren rantai pasokan dan meningkatkan ketidakpastian.
Indonesia dinilai harus mengambil tindakan dan mengantisipasi perang Thailand dan Kamboja. Sebab konflik kedua negara itu dapat memberi dampak bagi ekonomi dan keamanan di kawasan ASEAN.
JURU Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, mengatakan Bangkok siap berdialog dengan Kamboja perihal meningkatnya eskalasi di perbatasan.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved