Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PERTUMBUHAN ekonomi triwulan III 2022 yang mencapai 5,72% dinilai tak dirasakan secara merata oleh seluruh kalangan masyarakat. Hanya segelintir golongan yang menikmati buah manis dari pertumbuhan tersebut.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan, tidak meratanya dampak pertumbuhan ekonomi itu berpotensi memperlebar ketimpangan di Indonesia.
"Kalau ini dibiarkan, maka pada jangka panjang efeknya adalah pada rasio gini yang kembali melebar antara 20% kelompok paling kaya dengan 40% kelompok pengeluaran yang paling bawah dan ini tidak bagus," ujarnya saat dihubungi, Rabu (9/11).
Bhima mengatakan, pemilik usaha di sektor pertambangan menjadi salah satu kelompok yang paling menikmati dampak pertumbuhan ekonomi di triwulan III. Sebab, harga-harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan mineral lainnya mengalami kenaikan harga sedari tahun lalu.
Sementara sektor industri manufaktur justru melemah akibat tren penurunan pertumbuhan ekonomi global. Akibatnya, sejumlah sektor di industri pengolahan terpaksa mengurangi jumlah pekerja melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).
Padahal, masyarakat yang bekerja di sektor manufaktur masih terimbas oleh dampak pandemi. Kenaikan pendapatan atau upah yang diterima juga tak sebanding dengan tingkat inflasi nasional saat ini.
Alih-alih ikut menikmati dampak pertumbuhan ekonomi, masyarakat di kelompok tersebut justru terjebak dan terancam jatuh ke dalam kemiskinan. "Kelompok ini lah yang tidak menikmati angka pertumbuhan 5,72%. Ini juga dikonfirmasi dari data orang kaya di Indonesia, pada saat pandemi meningkat menjadi 171 ribu orang," tandasnya.
Upah stagnan, kehilangan pekerjaan, dan dampak pandemi yang masih terasa dinilai memukul kelompok masyarakat menengah ke bawah. Hal ini juga berimbas pada kemampuan daya beli kelompok masyarakat tersebut.
Guna mengantisipasi pelebaran tingkat ketimpangan, kata Bhima, pemerintah harus mampu memperkuat sektor manufaktur. Ini juga dibarengi dengan paket stimulus secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya PHK.
Selain itu, pengambil kebijakan juga dinilai perlu meluncurkan paket kebijakan yang berisi berbagai relaksasi. Beberapa diantaranya, kata Bhima, yakni, pertama, penurunan tarif PPN dari 11% menjadi 8% untuk mendorong belanja kelas menengah atas.
Kedua, mendorong BSU bagi sektor padat karya dan pekerja sektor informal. Ketiga, menambah dan memperluas bansos tunai bagi kelompok menengah rentan agar ketimpangan tidak makin melebar. Keempat, mengendalikan inflasi melalui penurunan harga BBM jenis subsidi, dan pengendalian inflasi pangan lewat koordinasi pemda, BUMN dan sektor swasta. (OL-8)
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Sementara, pada periode yang sama, bantuan pembangunan resmi (ODA) berjumlah US$223,7 miliar atau kurang dari 10% belanja global militer.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan agar MIKTA sebagai negara middle power untuk mendesak dilakukannya gencatan senjata permanen antara militer Israel dengan kelompok Hamas di Gaza,
"Ini tugasnya IPB. Urusan pangan ini serahkan ke IPB. Insyaalah rampung. Saya tunggu," kata Presiden.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 5,03%, melampaui sebagian besar perkiraan analis pasar
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang telah mendorong reformasi lembaga keuangan internasional, mengecam sistem keuangan global yang sudah ketinggalan zaman.
SORE menjelang magrib, tak terlihat anak-anak berlari gembira bermain sepak bola di desa pesisir itu. Wajah para orangtua pun murung bersamaan dengan matahari tenggelam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved