Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengampanyekan secara masif terkait penggunaan produk lokal, karena akan membangkitkan gairah industri di dalam negeri. Tidak hanya membidik masyarakat luas, program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) juga menyasar kepada instansi yang menggunakan anggaran negara.
“Indonesia punya pasar yang sangat basar, dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa. Ini yang perlu dioptimalkan dan digaungkan dalam kampanye melokal atau memakai produk lokal,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo dalam keterangan resmi, Selasa (1/11).
Ia mengatakan, terdapat beberapa alasan utama untuk menggunakan produk lokal. Di antaranya produk Indonesia harus menjadi raja atau tuan di negeri sendiri, meningkatkan produktivitas sektor industri, meningkatkan lapangan kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran, menambah devisa dan investasi dari sektor industri, serta meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Selama ini, Dody mengatakan, sektor industri konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. “Pada kuartal I tahun 2022, kontribusi industri sebesar 19,19% pada PDB nasional, kemudian ekspornya menyumbang 71,55% selama Januari-September 2022, dan menyerap tenaga kerja hingga 18,64 juta orang,” ungkapnya.
Dody menerangkan, program P3DN dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni mengampanyekan ke seluruh lapisan masyarakat serta mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sejalan upaya ini, Kemenperin juga menginisiasi fasilitas sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
“Sertifikat TKDN ini untuk mewujudkan kemandirian industri dalam negeri, dan produk lokal tersebut akan menjadi prioritas dalam pengadaan barang dan jasa,” paparnya.
Lebih lanjut, dengan adanya fasilitas sertifikasi TKDN, industri terus berupaya untuk mengoptimalkan komponen lokalnya dari produk yang dibuat. Artinya, langkah ini dapat mendorong tumbuhnya industri komponen di dalam negeri sehingga struktur manufakturnya terintegrasi, yang berdampak positif pada peningkatan daya saing.
“Minimal komponen lokal pada produk industri tersebut sekitar 25 persen, nanti tinggal ditambah bobot manfaat perusahaan (BMP) yang meliputi misalnya punya lini produksi di Indonesia, adanya investasi, kemudian penyerapan tenaga kerja lokal, dan lain-lain,” imbuhnya.
Pada Peraturan Menteri Perindustrian, produk dalam negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%. Disebutkan pula, dalam pengadaan barang dan jasa, pengguna produk dalam negeri wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40%. (OL-12)
Kegiatan tersebut diisi dengan penyampaian materi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, SH, MH menjadi sebagai Narasumber
PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) hingga Juni 2025 telah memfasilitasi 792 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di 23 Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Dukungan terhadap kegiatan UMKM sangat penting. Apalagi para pelaku UMKM diketahui didominasi oleh kalangan ibu rumah tangga yang memerlukan pembinaan dari pemerintah.
Di Jakarta Fair 2025, produk makanan masih menjadi primadona bagi para pengunjung.
LAFLO menyalurkan furnitur keluaran Eropa ke hunian-hunian berupa apartemen mewah di Tanah Air. Selain LAFLO, sister company LAFLO, Pita, menyediakan furnitur merek lokal dan China.
Penyelenggaraan ICCIS 2025 merupakan langkah vital untuk mematangkan solusi bersama guna mendorong perkembangan industri rantai dingin nasional.
Kinerja manufaktur dikatakan lebih akurat dengan IKI dan PMI BI dibandingkan dengan indikator kinerja manufaktur lainnya.
Kemenperin mencatat saat ini terdapat 170 kawasan industri yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, dengan tingkat okupansi mencapai 58,39%.
Kunjungan tersebut juga turut dihadiri oleh Gubernur Banten, Andra Soni, yang tertarik mengeksplorasi ID. BUZZ secara langsung.
Apindo dan Kemenperin Minta Gubernur Kaji Ulang Larangan AMDK di Bal
Kemenperin siap melakukan penyesuaian kebijakan internal untuk menghindari tumpang tindih regulasi, sekaligus menyesuaikan dengan arah deregulasi nasional yang kini tengah bergulir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved