Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 4,6 miliar saham Seri B dengan nilai nominal Rp500 per saham akan segera diterbitkan Rencana PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam waktu dekat. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk penyaluran kredit Perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah.
Keputusan penerbitan saham baru melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), atau rights issue, telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN yang dilaksanakan pada hari ini (18/10). Adapun harga pelaksanaan (exercise price) dan rasio rights akan disampaikan di dalam prospektus final, setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo menyampaikan, dari penerbitan saham baru ini, BBTN menargetkan dana senilai total Rp4,13 triliun dengan rincian sebanyak Rp2,48 triliun merupakan penyertaan modal negara (PMN) dan sisanya sekitar Rp1,65 triliun dari pemegang saham publik. Pasca rights issue, persentase saham pemerintah tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi pemegang saham pengendali.
“Seluruh dana yang diperoleh dari hasil rights issue ini setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk penyaluran kredit Perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah,” ungkap Haru secara virtual, Selasa (18/10).
Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi rights issue yang dilakukan perseroan. Ia menjelaskan, faktor tersebut di antaranya adalah kebutuhan perumahan Nasional masih sangat tinggi. Perseroan memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian backlog kepemilikan rumah melalui pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, backlog kepemilikan rumah pada tahun 2021 adalah sebesar 12,7 juta rumah tangga. Dalam rangka mempercepat penyelesaian backlog perumahan tersebut, perseroan menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit sampai dengan tahun 2025.
“Selain menyediakan akses pembiayaan perumahan, perseroan juga akan bekerjasama dengan pengembang untuk mengembangkan hunian yang terjangkau bagi generasi milenial,” jelas dia.
Baca juga: Kesehatan Mental Adalah Fondasi untuk Masa Depan Anak
Ketiga, perseroan terus mengembangkan bisnis dalam ekosistem perumahan, salah satunya melalui ekspansi bisnis di sepanjang rantai pasok perumahan dan mengembangkan ekosistem perumahan digital sebagai sumber pertumbuhan baru ke depannya.
Untuk mewujudkan rencana bisnis tersebut, lanjut dia, perseroan membutuhkan peningkatan kapasitas dalam penyaluran kredit. Adapun proyeksi bisnis Perseroan pada tahun 2025 di antaranya aset di atas Rp550 triliun, kredit tumbuh di atas 14% dalam 5 (lima) tahun, ROE di atas 16% dan rasio kecukupan modal (CAR) terjaga pada tingkat yang optimal untuk mendukung bisnis.
“Rights issue ini juga akan memperkuat peran perseroan sebagai agent of development, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rencana penerbitan saham baru ini, diharapkan akan meningkatkan kemampuan perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah,” jelas Haru.
Adanya pembangunan konstruksi perumahan, lanjut dia, akan memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dimana 90% bahan konstruksi perumahan adalah produk lokal. Selain itu, rights issue ini juga akan memperluas lapangan pekerjaan di sektor perumahan dan juga mengoptimalkan 174 sub sektor industri terkait perumahan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Sementara itu, lanjut dia, untuk tanggal pelaksanaan rights issue akan disampaikan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris dan pernyataan efektif dari OJK.
“Kami optimistis rights issue akan optimal karena seluruh dana yang diperoleh akan kami pergunakan untuk menyalurkan kredit. Ini menjadi ikhtiar bersama untuk meningkatkan jumlah MBR dan milenial yang memiliki hunian layak,” tandas dia. (R-3)
MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengeklaim kondisi pasar keuangan nasional berangsur stabil setelah sempat mengalami tekanan.
Dari sisi permodalan, peningkatan porsi saham juga berkorelasi langsung dengan kebutuhan modal berbasis risiko.
IHSG dibuka menguat 26,27 poin ke level 8.317 pada perdagangan Kamis (12/2/2026). Simak analisis pendorong pasar dan proyeksi rentang gerak hari ini.
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan 22 pengusaha besar anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Rabu (11/2) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Penguatan ini terjadi setelah saham REAL sempat terkoreksi menyusul sanksi administratif yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
IHSG Bursa Efek Indonesia pada Rabu (11/2/2026) pagi dibuka menguat 21,05 poin atau 0,29 persen. Simak analisis pasar dan pergerakan indeks LQ45 di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved