PRESIDEN Joko Widodo bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir baru-baru ini meresmikan produksi vaksin covid-19 yang diproduksi oleh Biofarma. Vaksin yang diberi nama Indovac ini menggunakan teknologi terkini recombinant protein subunit.
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Satibi Ali Kusnadi, mengatakan, memang saat ini pandemi covid-19 sudah terbilang dapat dikendalikan.
Namun demikian produksi vaksin dan penggembangannya tetap harus terus dilakukan.
Terlebih di saat situasi geo politik seperti saat ini, banyak negara memprioritaskan produksinya untuk kebutuhannya sendiri. Sehingga produksi vaksin covid-19 oleh Biofarma yang diinisiasi oleh Menteri Erick dinilai Satibi sudah tepat. Karena Vaksin sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.
"Saya melihat vaksin serta obat merupakan produk strategis selain energi dan pangan. Apa lagi dengan jumlah penduduk yang cukup besar maka kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan akan vaksin di Indonesia juga sangat vital," jelasnya.
Baca juga: Jokowi akan Luncurkan Vaksin Indovac dan Bagikan Bansos di Bandung
"Saat ini vaksinasi covid-19 untuk anak-anak juga belum dilakukan. Diharapkan dengan produksi vaksin covid-19 oleh Biofarma ini dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap vaksin dan obat dari negara lain ," ungkap Satibi.
Satibi melihat potensi Indonesia untuk tidak tergantung obat dan vaksin dari negara lain sangat besar. BUMN seperti Biofarma sudah menjadi salahsatu produsen vaksin terbesar di dunia.
Bahkan beberapa vaksin yang diproduksi oleh BUMN farmasi juga sudah diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. Seperti vaksin antisera.
BUMN seperti Pertamina dikatakan Satibi berpotensi untuk dapat membuat bahan baku obat seperti Para Amino Phenol (PAP). PAP merupakan salah satu bahan obat Parasetamol.
Diakui Satibi, memang 90% bahan baku obat dan vaksin masih berasal dari negara lain. Namun Satibi percaya dengan dukungan pemerintah dan besarnya pasar di Indonesia, BUMN farmasi Indonesia bisa memproduksi bahan baku obat dan vaksin.
Tanpa adanya produksi bahan baku obat dan vaksin, niscaya kemandirian pelayanan kesehatan di Indonesia akan tercapai. Sehingga dengan produksi vaksin Indovac oleh Biofarma ini merupakan prestasi tersendiri bangsa Indonesia.
"Langkah Menteri Erick untuk meminta Biofarma memproduksi Indovac sudah sangat tepat. Kemandirian terhadap vaksin dan bahan baku obat merupakan suatu yang mutlak dilakukan oleh bangsa Indonesia," katanya.
"Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara BUMN, perusahaan farmasi Nasional dan perguruan tinggi dalam memproduksi vaksin serta bahan baku obat," tambahnya.
"Diharapkan dengan adanya sinergitas tersebut ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat dan vaksin dari negara lain dapat terus berkurang," terang Satibi.
Saat ini posisi BUMN farmasi di kancah farmasi di Indonesia dinilai Satibi cukup bagus. Bahkan produksi obat dari Kimia Farma dan Indofarma memiliki market share cukup besar dan dapat bersaing dengan perusahaan farmasi Nasional maupun multi Nasional yang ada di Indonesia.
"Dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional, maka produksi obat-obat generik yang diproduksi oleh BUMN farmasi Indonesia akan membuka peluang yang sangat besar bagi mereka untuk dapat berkembang," kata Satibi.
Selain memproduksi obat, Menteri Erick juga meminta agar BUMN farmasi seperti Kimia Farma dapat menggembangkan dan memproduksi obat-obat dari bahan herbal asli Indonesia.
Langkah Menteri Erick untuk meminta agar BUMN farmasi menggembangkan bahan baku obat dari tanaman herbal dinilai merupakan langkah yang tetap. Pemerintah memiliki peran penting dalam menggembangkan obat herbal.
"Indonesia memiliki keragaman hayati yang sangat besar. Sehingga langkah Menteri Erick meminta BUMN menggembangkan dan memproduksi obat herbal merupakan peluang bagi penggembangan produk obat yang berasal dari bahan natural," tuturnya.
Mestinya dukungan pemerintah tak hanya dari Menteri Erick tetapi Kementrian Kesehatan agar dapat mendorong tenaga kesehatan memberikan resep obat herbal.
"Sehingga fitofarmaka bisa menjadi produk unggulan Indonesia. Saat ini masih minim tenaga kesehatan yang meresepkan fitofarmaka," ujar Satibi. (RO/OL-09)
