Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
SEJALAN dengan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, transisi energi ke energi bersih dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) kini menjadi salah satu isu penting yang tengah mendapatkan perhatian serius berbagai negara dunia termasuk Indonesia.
Terkait hal itu, Komisi VII DPR RI pun mengingatkan PT Adaro Indonesia yang bergerak di industri batubara mengenai isu tersebut.
"Segala sesuatunya harus mencapai cita-cita pembangunan berkelanjutan, lantas kita Ingatkan juga bagi Adaro sebagai produsen bahwa batubara adalah energi fosil yang tidak lagi boleh menjadi energi primer langsung bagi kepentingan Indonesia" ujar Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI dengan PT Adaro Indonesia, di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (14/10).
Sebagai jenis energi fosil, Batubara sebenarnya masih dapat dikembangkan menjadi energi bersih apabila dimanfaatkan sebagai energi sekunder satunya seperti melalui metode gasifikasi untuk mengolah batubara menjadi Dimethyl Ether (DME).
Baca juga: Ridwan Kamil Nyatakan Jawa Barat Unggul dalam Investasi Hijau
Oleh karena itu, politikus Fraksi Nasdem DPR itu mendorong agar produsen batubara kedepannya dapat segera mengembangkan sebagai sumber energi bersih, mengingat pemerintah saat ini juga terus berupaya mendorong pengembangan batubara sebagai energi sekunder melalui hilirisasi batubara.
"Pemanfaatan energi fosil termasuk batubara ini harus segera dilakukan dengan skema atau metode-metode lain, nggak lagi nanti batubara menjadi energi primer langsung yang dibakar untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik seperti hari ini," katanya.
Sugeng tidak memungkiri bahwa potensi cadangan batu bara Indonesia yang cukup melimpah, membuat negara sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
"Kita sama-sama tahu bahwa Indonesia memang masih sangat tergantung pada batubara hari ini, dimana dari sekitar 73 gigawatt (GW) kapasitas pembangkit listrik seluruh Indonesia itu kurang lebih 62 persennya adalah PLTU batubara," ungkapnya.
Sementara itu jika dibandingkan dengan energi fosil, tingkat pemanfaatan EBT sebagai sumber energi di Indonesia saat ini masih berbanding terbalik.
Hal itu diungkapkan oleh legislator dapil Jawa Tengah VIII itu, yang mengatakan bahwa pemanfaatan EBT sebagai sumber energi pembangkit listrik di Indonesia saat ini masih sangat sangat minim.
''Terlebih kalau kita lihat dari sisi energi baru terbarukan sebagaimana menjadi keharusan ke depan, Saat ini pemanfaatan EBT sebagai sumber energi utama pembangkit listrik baru mencapai 11,8 sampai 12 persen, yang berarti 88 persennya masih berasal dari energi fosil," ucapnya.
Melihat hal tersebut, sugeng mengatakan pihaknya akan terus mendorong upaya pemerintah dalam melakukan percepatan transisi energi dari fosil ke EBT, serta mendukung komitmen pemerintah yang akan mengangkat dan fokus membahas isu tersebut pada Presidensi G20 yang akan dilaksanakan di Bali, November mendatang.
"Kita bersyukur melalui kepemimpinan Indonesia sebagai tuan rumah pada presidensi G20, pemerintah akan memberi perhatian lebih terhadap tema transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan," pungkasnya. (RO/OL-09)
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan tarif baru sebesar 19% terhadap produk ekspor asal Indonesia, jauh lebih rendah dari rencana sebelumnya sebesar 32%.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, sangat mendukung amendemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Obligasi ini dijamin sepenuhnya, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan oleh CGIF selaku lembaga penjamin kredit dengan kekuatan finansial tingkat tertinggi (idAAA/stabil).
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved