Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta seluruh menteri dan kepala lembaga negara melakukan akselerasi serapan anggaran.
Sudah memasuki awal kuartal keempat, realisasi belanja baru sebesar 62,5%.
"Ini masih rendah. Realisasi baru 62,5%," ujar Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (12/10).
Saat ini, ia melanjutkan, hanya belanja pegawai saja yang sudah menunjukkan tren positif. Sementara, belanja modal, termasuk untuk keperluan bantuan sosial, masih mandek di angka 45,8%.
"Yang paling tinggi hanya belanja pegawai. Itu pun karena rutinistas yang memang harus keluar. Belanja modal, belanja barang dan jasa, termasuk bansos, masih sangat rendah," tuturnya.
Terkait bantuan sosial, Kepala Negara juga meminta Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melihat secara detil apakah masih ada masyarakat miskin yang belum terdaftar.
Ia tidak ingin ada warga yang tidak menerima manfaat terlebih di tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit seperti sekarang.
"Untuk Menko PMK, yang berkaitan dengan dampak dari gejolak ekonomi, berkaitan dengan kemiskinan, tolong dilihat secara detail jangan sampai ada yang lolos dari bantuan sosial. Kalay memang kurang, ya kita rapatkan lagi seperti apa solusinya," pungkas mantan Wali Kota Solo itu (OL-8)
Hingga 30 September 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) baru 62,8% dari target. Bahkan, ada tiga K/L besar yang serapannya masih di bawah 50%
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjanjikan penyerapan anggaran kementeriannya bisa mencapai 96% pada akhir tahun.
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved