Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENKO Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti potensi resesi yang semakin terlihat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Salah satunya, disebabkan konflik antara Rusia dan Ukraina, serta pandemi covid-19 yang belum berakhir.
Pernyataan Luhut senada dengan CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon, yang memperingatkan ancaman resesi pada ekonomi global dan Amerika Serikat (AS) yang bakal terjadi dalam 6-9 bulan ke depan atau di 2023.
"Resesi itu memang ada, ancaman itu sangat nyata. Apalagi, kekhawatiran kita soal keterangan Rusia-Ukraina, berlanjut dengan (perang) senjata. Ini dampaknya akan luar biasa, yang kita belum tahu seberapa jauh," pungkasnya di Jakarta, Rabu (12/10).
Baca juga: Kadin: Indonesia Harus Tetap Waspada Ancaman Krisis Global
Lebih lanjut, Luhut mengatakan meski ekonomi Indonesia dinilai kuat, namun tidak menutup kemungkinan akan mengalami resesi pada tahun depan. Dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian, pada Juli 2022 IMF merevisi proyeksi ekonomi global dari 3,6% menjadi 3,2%.
Akan tetapi, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap masih tinggi dengan angka 5,3%. Kinerja IHSG juga tercatat cukup baik di tengah tekanan global dan pelemahan indeks saham global. Pada 10 Oktober 2022, IHSG mencatat return 6% (ytd) di posisi 6.982,5.
Baca juga: ADB Revisi Proyeksi Ekonomi RI, Tahun Ini Tumbuh 5,4%
"Kita salah satu ekonomi negara terkuat. Tapi sekuat-kuatnya kita kalau semua runtuh, kan kita juga enggak bisa berdiri sendiri. Kita (harus siap) menghadapi ini, kita semua bersatu padu," tutur Luhut.
Presiden Joko Widoso dikatakannya sudah membicarakan soal ancaman resesi dalam rapat paripurna kabinet. Serta, mengarahkan jajaranya untuk mempersiapkan segala risiko terkait resesi ekonomi.
"Sesuai dengan rapat paripurna, Presiden mengarahkan supaya kita kerjanya sebagai tim. Bangsa ini harus sama-sama bahu membahu, jangan saling menjelek-jelekkan. Kita jangan jumawa," sambungnya.(OL-11)
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Data resmi bulanan pada Rabu (13/3) menunjukkan produk domestik bruto tumbuh 0,2% menyusul penurunan tipis 0,1% pada bulan Desember
Pemerintah berupaya menjaga ketahanan konsumsi masyarakat melalui beragam bantuan sosial. Sayangnya, bantuan negara itu dilakukan untuk kepentingan elektoral semata.
Dampak resesi Jepang dan Inggris diyakini minim ke Bursa Efek Indonesia.
Kinerja ekspor makin tertekan setelah sebelumnya pasar Tiongkok juga melemah.
Menteri Ekonomi Jerman, Robert Habeck, mengatakan ketergantungan negaranya yang tinggi pada Rusia untuk pasokan energi menyebabkan resesi.
UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia terutama ketika terjadi krisis, seperti krisis moneter tahun 1998.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved