Dominasi BUMN Dinilai tidak Sejalan dengan Keterbukaan Pemulihan Ekonomi

PENELITI Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran menilai bahwa dominasi pemerintah lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak sejalan dengan keterbukaan yang dibutuhkan untuk memulihkan perekonomian.

"Penggabungan beberapa perusahaan pemerintah dengan alasan efisiensi dikhawatirkan dapat memunculkan keengganan bergabungnya pelaku usaha lain di sektor-sektor strategis," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (11/10).

Menurutnya, dominasi BUMN pada sektor strategis terlihat jelas dengan pembentukan holding atau induk pada sektor perkebunan, pupuk, tambang, migas dan farmasi. Terbaru ialah pembentukan holding BUMN pangan di bawah RNI dan juga holding gula SugarCo, yang menggabungkan beberapa perusahaan pelat merah di dalamnya.

Baca juga: Holding dan Subholding PLN Resmi Dibentuk

Walaupun tujuannya adalah untuk memperkuat entitas bisnis, meningkatkan efisiensi dan menggerakkan sektor pertanian, penggabungan ini berpotensi mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor ini.

Pembentukan holding yang akan mencakup seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir tidak hanya akan berdampak pada rendahnya kompetisi di sektor pertanian, tetapi juga akan menghambat investasi yang sangat dibutuhkan sektor ini untuk meningkatkan produktivitas.

"Dapatkah penggabungan ini benar-benar meningkatkan efisiensi seperti yang diklaim, atau justru hanya memperburuk inefisiensi. Efektivitas penggabungan masih perlu dibuktikan," jelas Hasran.

Dia mengingatkan, kecil kemungkinannya bagi investor untuk berinvestasi ke Indonesia jika lingkungan bisnisnya tidak kompetitif.

Terhambatnya investasi di sektor pertanian juga berpotensi menghambat perkembangan teknologi pertanian di Indonesia. Indonesia saat ini memerlukan teknologi pertanian yang mampu menekan ongkos produksi dan meningkatkan mutu pangan dan nutrisinya.

Baca juga: Airlangga: Ekonomi Indonesia Kuat secara Eksternal dan Internal

Investasi merupakan salah satu jalan bagi transfer teknologi, terutama investasi asing dari negara-negara yang memiliki pertanian yang lebih maju dari Indonesia.

Di saat yang bersamaan, investasi masih merupakan faktor krusial bagi kelangsungan pembangunan Indonesia karena investasi membuka peluang adanya adopsi teknologi yang bisa menciptakan nilai tambah ekonomi.

BUMN idealnya perlu terbuka terhadap kompetisi pasar. Pemerintah perlu memberikan perlakuan yang setara antara BUMN dan swasta yang hendak terlibat dalam sektor pertanian. Hal ini mendorong lebih banyak sektor swasta untuk terlibat, sehingga meningkatkan investasi.(OL-11)