Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM bantalan sosial yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dinilai sukses menanggulangi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Tanah Air. Seperti diketahui, pemerintah terpaksa harus memangkas subsidi BBM dikarenakan harga minyak dunia yang melonjak naik.
Kebijakan bantalan sosial Jokowi mendapat apresiasi dari banyak pihak. Salah satunya diungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Syam T Ase.
Syam menuturkan kebijakan bantalan sosial sangat tepat diberikan di tengah kenaikan BBM yang membuat resah masyarakat. Dengan hadirnya bantuan dari pemerintah tersebut dapat menjadi solusi dari persoalan masyarakat yang dihadapi saat ini.
“Tentu bansos yang diberikan (Jokowi) menjawab kegelisahan masyarakat. Kita tahu bersama masyarakat berharap uluran dari pemerintah. Dengan kenaikan BBM ini berdampak kenaikan luas ke seluruh sektor di Indonesia, termasuk Gorontalo,” ujar Syam.
Bagi Syam, bantalan sosial dari Jokowi adalah jalan keluar terbaik untuk masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, lanjut Syam, setidaknya masyarakat tidak terlalu terdampak dari kenaikan BBM.
“Itu yang paling penting sehingga dampak dari BBM ini minimal jangan terlalu dirasakan masyarakat. Minimal ada keseimbangan,” pungkasnya.
Kenaikan harga minyak dunia direspons cepat oleh Presiden Jokowi untuk memberikan bantalan sosial pada masyarakat. Untuk merealisasikan program tersebut, Jokowi telah menambah anggaran sebesar Rp24,17 triliun.
Menurut Menkeu Sri Mulyani,, dari total bantuan sosial Rp25,17 triliun itu, masyarakat akan diberikan 3 jenis bantuan berupa bantalan sosial, yaitu pertama, Bantuan Langsung Tunai untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.
BLT tersebut akan dibayar Rp300 ribu oleh Kementerian Sosial sebanyak dua kali, melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia. (Ant/OL-8)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved