Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menyatakan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah tersalur kepada 19,7 juta penerima. Jumlah ini dikatakan setara dengan 95,9% dari total penerima manfaat.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah berpendapat meski pemerintah sudah berhasil menyalurkan BLT BBM hingga 95%, namun upaya tersebut belum mampu mencegah masyarakat jatuh ke jurang kemiskinan
"BLT BBM tidak bisa menyelamatkan masyarakat yang jatuh ke jurang kemiskinan," ujarnya saat dihubungi, Rabu (28/9).
Baca juga: Presiden RI Sebut Realisasi BLT BBM Sudah Capai 95,9%
Lebih lanjut, Piter menambahkan bahwa BLT BBM hanya bersifat sementara untuk masyarakat. Serta, tidak berpengaruh signifikan pada perekonomian.
"BLT bukan komponen pendapatan tetap yang diperhitungkan dalam analisis kemiskinan. BLT nilainya relatif kecil dan hanya bersifat sementara," pungkas Piter.
Selain BLT BBM, pemerintah juga melaporkan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) bagi pekerja/buruh sudah mencapai 48,3%, yakni 7,07 juta penerima.(OL-11)
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
MENTERI Energi dan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan rencana pemerintah menghapus subsidi bahan bakar minyak atau subsidi BBM dan diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Pemberian BLT hari ini merupakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 2022 lalu.
Kementerian Keuangan yang telah melakukan pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Periode Triwulan III Tahun 2022 sebesar Rp98,77 triliun (termasuk pajak).
Muhammad Rudi menjelaskan dalam penyaluran BLT BBM, Pemko Batam menggandeng PT Pos Indonesia karena percaya dengan kinerja BUMN tertua ini dalam menyalurkan bantuan.
PT Pos Indonesia mengejar waktu penyaluran BLT BBM tahap 2, PKH, dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) tidak melebihi target yang ditetapkan Kemensos.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved