Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir melaporkan pendapatan seluruh perusahaan BUMN pada tahun 2021 mencapai Rp2.292,5 triliun atau naik 18,8 persen dibandingkan tahun 2020.
"Revenue kita tahun buku 2021 meningkat 18,8 persen jadi Rp2.292,5 triliun. Angka ini sangat signifikan kalau kita bandingkan dengan APBN negara kita," kata Erick Thohir dalam konferensi pers Kinerja Konsolidasian BUMN Tahun 2021 yang digelar di kantor BUMN Jakarta, Rabu.
Erick Thohir mengatakan peningkatan tersebut berkat transformasi dan restrukturisasi yang telah dilakukan Kementerian BUMN terhadap seluruh BUMN yang ada di bawahnya sejak tahun 2020.
Erick Thohir menyebutkan margin EBITDA yang merupakan indikasi efisiensi operasional mengalami peningkatan menjadi 20,4 persen pada 2021. Hal ini disebabkan perbaikan efisiensi pada beban operasional tidak langsung.
Selain itu restrukturisasi utang dan penurunan tingkat bunga pinjaman pada 2021 mengakibatkan penurunan beban bunga konsolidasi dari semula Rp91,5 triliun pada 2020 menjadi Rp73,5 triliun pada 2021.
Baca juga: PLN Batalkan Program Kompor Listrik
Pertumbuhan penjualan, perbaikan margin operasi, penurunan beban bunga akibat restrukturisasi dan penurunan kerugian kurs, pada akhirnya memberikan kontribusi positif yang mengakibatkan laba bersih tahun 2021 meningkat menjadi Rp124,7 triliun atau naik 838,2 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp13,3 triliun.
Erick Thohir juga menambahkan salah satu efisiensi yang dilakukan dan memberikan dampak signifikan adalah pembentukan klaster BUMN. Per 31 Desember 2021, jumlah BUMN menurun dari sebelumnya 108 entitas menjadi 92 entitas sesuai tanggal konsolidasi laporan keuangan holding.
Dari jumlah ini, tujuh BUMN telah diproses untuk likuidasi, sedangkan sisanya diharapkan akan terkonsolidasi menjadi 43 entitas BUMN pada akhir 2022. “Proses klasterisasi dan perampingan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja BUMN,” kata Menteri BUMN Erick Thohir.(Ant/OL-4)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Dony Oskaria sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menggantikan Erick Thohir.
Menteri BUMN Erick Thohir buka suara menanggapi UU BUMN. Perubahan status direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang saat ini tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan kunjungan kerja ke proyek strategis nasional Bali International Hospital (BIH) di Sanur, Bali.
CSIS memandang skeptis perihal pengawasan hingga pengauditan yang akan dilakukan pada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Hasil kerja sama dan sinergi bakal diperuncing dan difinalisasi pada Kamis (20/2) oleh tim teknis
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta seluruh maskapai penerbangan dan bandara menyiapkan diri untuk menyambut momen Ramadan dan Lebaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved