Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini digunakan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), dinilai perlu dialihkan untuk tujuan yang jauh lebih produktif. Seperti disektor pendidikan dan kesehatan.
Mantan Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menyatakan, pengalihan subsidi BBM jauh lebih bermanfaat.
"Sudah saatnya Indonesia menatap cara APBN produktif yang lebih baik. Bantuan harus bersifat tepat sasaran seperti ke sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” kata Bambang dalam sebuah diskusi daring yang dikutip Minggu (25/9)
Bambang mencontohkan subsidi bbm bisa dialihkan untuk mendukung energi bersih serta terbarukan. Pengalihaan dalam bentuk insentif.
“Subsidi energi berbahan dasar fosil harus dikurangi dan diarahkan untuk energi bersih serta terbarukan. Perlu adanya dukungan dari pemerintah berupa insentif, untuk menarik pihak swasta dalam berinvestasi di energi bersih,” ujarnya.
Dosen dan peneliti INDEF, Berly Martawardaya berpendapat bahwa subsidi BBM selama ini sangat melenceng dari fungsi distribusi dari APBN.
“APBN dari fungsi distribusi adalah untuk melindungi masyarakat yang lemah,” tuturnya.
Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menyatakan bahwa dalam segala permasalahan yang menyangkut dengan BBM ini, sebenarnya masyarakat sangat percaya bahwa Presiden Jokowi mampu mengatasinya.
“Masyarakat memiliki kepercayaan tinggi bahwa presiden dapat mengatasi masalah BBM. Kesadaran tentang krisis global cukup baik di tingkat masyarakat. Namun, masyarakat masyarakat memiliki kepercayaaan cukup tinggi terhadap kemampuan pemerintah,” ungkapnya. (OL-13)
Baca Juga: BLT BBM Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Rakyat Secara ...
Dia mencontohkan dari hasil inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, ditemukan truk beroda 10 mengisi solar subsidi dengan kuota hingga 120 liter per hari.
Pertamina menegaskan BBM subsidi untuk nelayan terbagi dalam JBT, JBKP, dan JBU. Nelayan perlu memahami perbedaannya agar akses BBM tepat sasaran.
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
BPH Migas telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi hampir 300 ribu konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Kota Banda Aceh misalnya, hampir semua SPBU hanya memasang plang pemberitahuan bertuliskan "pertalite habis" atau "solar habis".
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri hingga direktur utama (dirut) BUMN untuk menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai subsidi.
Penerapan subsidi tepat ini diberlakukan hanya untuk roda empat tanpa spesifikasi tertentu
Saat ini uji coba QR code pertalite sudah dijalankan di 41 kota/kabupaten dan akan segera diperluas di seluruh wilayah Indonesia.
Program penyaluran bansos akan diteruskan. Akan tetapi, akan ditata kembali data para penerima, sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
Program Subsidi Tepat yang dijalankan PT Pertamina (Persero) dengan mekanisme kode QR atau full QR code diberlakukan di 234 kota/kabupaten seluruh Indonesia.
Perluasan uji coba transaksi BBM bersubsidi menggunaan QR Code Subsidi Tepat akan digelar di kota/kabupaten di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, dan Papua.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved