Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PASANGAN capres-cawapres Ganjar-Mahfud MD mengungkapkan program penyaluran bantuan sosial (bansos) akan diteruskan. Akan tetapi, keduanya akan menata kembali data para penerima, sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
Untuk menjamin bansos tepat sasaran, Ganjar-Mahfud akan menerbitkan KTP Sakti, atau Satu Kartu Terpadu Indonesia. Dengan memegang KTP Sakti, setiap orang bisa mengakses semua jenis layanan yang disediakan pemerintah dan juga sebagai identitas saat menerima bantuan sosial.
KTP Sakti merupakan penyederhanaan program kartu yang telah dimulai oleh Pemerintahan Jokowi, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera dan lain-lain.
Baca juga : Penurunan Kemiskinan Berjalan Lambat, Target Zero Poverty Sulit Dicapai
Peneliti Center of Youth and Population Research (CYPR), Boedi Reza, menilai program bansos memang efektif untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.
“Perluasan program bansos tentunya sangat baik untuk menyokong masyarakat, terutama yang perekonomiannya menurun setelah terhantam oleh pandemi covid," kata Boedi.
Menurutnya, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sangat membantu untuk pendistribusian bansos agar bisa tepat sasaran dan efisien kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Penggunaan NIK sebagai alat untuk mengidentifikasi penerima sekaligus mengintegrasikan bansos, merupakan langkah maju”, jelas Reza. (RO/Z-7)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri hingga direktur utama (dirut) BUMN untuk menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai subsidi.
Penerapan subsidi tepat ini diberlakukan hanya untuk roda empat tanpa spesifikasi tertentu
Saat ini uji coba QR code pertalite sudah dijalankan di 41 kota/kabupaten dan akan segera diperluas di seluruh wilayah Indonesia.
Program Subsidi Tepat yang dijalankan PT Pertamina (Persero) dengan mekanisme kode QR atau full QR code diberlakukan di 234 kota/kabupaten seluruh Indonesia.
Perluasan uji coba transaksi BBM bersubsidi menggunaan QR Code Subsidi Tepat akan digelar di kota/kabupaten di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, dan Papua.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved