Penyesuaian Harga BBM dan Realokasi APBN Untuk Tujuan Lebih Produktif

KEBIJAKAN penyesuaian harga BBM yang sudah resmi diberlakukan pemerintah serta upaya realokasi APBN memang sudah seharusnya dilakukan. Hal ini demi tujuan yang jauh lebih produktif daripada harus terus tertekan dan membahayakan perekonomian nasional. 

Sejauh ini pemerintah terus menggelontorkan subsidi untuk energi berbahan dasar fosil hingga membenani APBN mencapai Rp502 triliun. Padahal praktiknya di lapangan, subsidi BBM ini justru hanya menciptakan ketidakadilan karena 70% dinikmati oleh masyarakat mampu. 

Maka dari itu, mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa sebenarnya dana subsidi yang selama ini digelontorkan oleh pemerintah harus segera dialihkan. 

Pengalihan dana subsidi tersebut, menurutnya akan sangat jauh lebih bermanfaat jika mulai digunakan untuk pemanfaatan energi bersih dan terbarukan. 

“Subsidi energi berbahan dasar fosil harus dikurangi dan diarahkan untuk energi bersih serta terbarukan. Perlu adanya dukungan dari pemerintah berupa insentif, untuk menarik pihak swasta dalam berinvestasi di energi bersih,” katanya, Jumat (23/9).

Terkait pemberian subsidi BBM yang justru sama sekali tidak tepat sasaran sebelumnya, Bambang mendorong supaya penggunaan APBN saat ini bisa dialihkan kepada hal yang jauh lebih produktif. 

“Sudah saatnya Indonesia menatap cara APBN produktif yang lebih baik. Bantuan harus bersifat tepat sasaran seperti ke sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” tandasnya. 

Sementara itu, dosen dan peneliti INDEF, Berly Martawardaya berpendapat, subsidi BBM selama ini sangat melenceng dari fungsi distribusi dari APBN sendiri. 

“APBN dari fungsi distribusi adalah untuk melindungi masyarakat yang lemah,” tuturnya. 

Untuk itu, demi terus menjaga agar fungsi distribusi tersebut bisa berjalan dengan baik, maka dalam pemberian BLT BBM seperti yang belakangan ini tengah digencarkan oleh pemerintah, Berly mengungkap harus terus ditingkatkan akurasinya. 

“Fungsi distribusi APBN, BLT/Bansos harus meningkatkan akurasi,” pungkasnya. 

Adapun politisi Fahri Hamzah menjelaskan, pemerintah bisa menggunakan skema single identity number untuk benar-benar menjamin penerima manfaat bantalan sosial tersebut. 

“Single Identity Number sebaiknya dipertimbangkan agar diberlakukan di Indonesia, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat dari negara secara tepat khususnya dari segi kesejahteraan,” terangnya. 

Senada dengan Fahri Hamzah, pemerhati isu strategis dan global, Prof Imron Cotan menilai skema single identity number bisa menjadi salah satu solusi mengenai penyaluran bantalan sosial. 

“Bantuan sosial harus dipastikan tepat sasaran. Salah satunya bisa menggunakan Single Identity Number. Begitu ada penyelewengan maka akan segera terdeteksi. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima manfaat secara tepat,” jelasnya. 

Sejatinya, kebijakan penyesuaian harga BBM disertai dengan penyaluran bantalan sosial oleh pemerintah merupakan sebuah upaya dari pemerintah agar programnya benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. 

“Pemerintah membuat kebijakan penyesuaian harga BBM dengan bantuan sosial agar tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih tepat sasaran,” kata Imron Cotan. 

Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Tiongkok ini mengatakan bahwa dengan beralih ke energi baru dan terbarukan, akan terjadi pengurangan beban konsumsi BBM fosil, sehingga mengurangi tekanan terhadap APBN.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menyatakan, dalam segala permasalahan yang menyangkut dengan BBM ini, sebenarnya masyarakat sangat percaya bahwa Presiden Joko Widodo mampu mengatasinya. 

“Masyarakat memiliki kepercayaan tinggi bahwa presiden dapat mengatasi masalah BBM. Kesadaran tentang krisis global cukup baik di tingkat masyarakat. Namun, masyarakat masyarakat memiliki kepercayaaan cukup tinggi terhadap kemampuan pemerintah,” tandasnya. (Ant/OL-8)