Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
SEPANJANG tahun 2022 Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) telah melaksanakan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau dikenal dengan nama operasi pasar di seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini dilakukan guna menjalankan fungsi menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras.
Terhitung dari awal tahun hingga minggu ketiga September ini, Bulog sudah menggelontorkan sebanyak 650 ribu ton beras operasi pasar demi menjaga harga beras di pasaran agar tidak terjadi lonjakan.
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk memastikan program KPSH yang sudah berjalan lancar sepanjang tahun ini makin dimasifkan agar tidak ada gejolak harga di tingkat konsumen.
“Masyarakat jangan khawatir, Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga," jelasnya.
"Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini, berdasarakan pencatatan harga beras hanya mengalami sedikit kenaikan dikarenakan faktor kenaikan harga BBM dan memasuki musim gadu," kata Budi Waseso dalam keterangan resmi, Sabtu (24/9).
Baca juga: Pemkot Malang Gelar Operasi Pasar Untuk Kendalikan Inflasi
Kegiatan Operasi Pasar atau Program KPSH yang dilakukan sepanjang tahun oleh Bulog ini terbukti efektif menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.
Kegiatan ini juga merupakan realisasi dari tiga pilar ketahan pangan yang ditugaskan kepada Bulog yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas.
“Yang menjadi fokus kami saat ini adalah stabilitas harga beras di masyarakat, untuk itu kami akan upayakan semaksimal mungkin pelaksanaan program stabilisasi tersebut tanpa ada unsur kepentingan apapun kecuali kepentingan rakyat, terlebih ditengah situasi seperti sekarang," imbuhnya.
Budi Waseso menjelaskan, Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersediaan pangan ini.
Selain memiliki jaringan infrastruktur kantor dan gudang yang tersebar sampai pelosok tanah air, Bulog sendiri juga sudah memiliki gudang retail modern sebagai pusat distribusi serta penjualan secara ritel.
"Kami pastikan juga bahwa seluruh jaringan yang bekerjasama dengan Perum Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara offline maupun online, juga outlet-outlet binaan Perum Bulog seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern yang ada," ujar Budi.
Lebih lanjut, Budi mengatakan Bulog akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga harga beras di tingkat konsumen tetap stabil atau tidak mengalami lonjakan. (Fik/OL-09)
Setelah ada keputusan, pemerintah akan memberikan waktu transisi untuk penyesuaian sehingga tidak serta merta langsung diterapkan.
PUBLIK disibukkan oleh pembahasan rencana pemerintah menghapus beras premium dan medium saat ini. Ke depan, hanya ada beras umum atau beras reguler dan beras khusus.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Bantuan ini, sambung Rizky, bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog.
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved