PEMERINTAH secara resmi pada 3 September 2022 mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan skema subsidi melalui menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
BLT BBM yang nilainnya sebesar Rp 12,4 triliun diperuntukan bagi 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 300 ribu per bulan selama empat bulan terhitung mulai September.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.
Hal tersebut mendapat respons dari Sopremasi (Solidaritas Pergerakan Mahasiswa Indonesia) pada konferensi pers yang diselenggarakan di Kaffe 1947, Jakarta, Selasa (20/9) sore.
Anggota Sopremasi Wixen Nando mengatakan,"Kami sebagai mahasiswa siap mengawasi kebijakan pemerintah."
Wixen juga menyoroti bantuan bantuan anggaran Covid-19 yang kurang dikelola secara baik. Ia juga berharap penyaluran BLT BBM bisa tepat sasaran.
Baca juga: Polda Metro: 2.000 Orang Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini
"Kami menganjurkan kepada pemerintah agar melalui kebijakan BBM bersubsidi dengan BLT agar terhindar dari oknum-oknum yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok," ungkap Wixen yang pernah menjabat sebagai Korda BEM Nus Jakarta 2021-2022.
"Dalam hal ini, pemerintah seharusnya melakukan fungsi pengawasan yang begitu dan masif terutama dalam penyaluran bantuan langsung tunai di lapangan sehingga kebijakan ini tepat pada sasaran," tegasnya.
"Selain itu, ketika pemerintah mengumumkan kenaikan BBM pertalite dari harga awal Rp 7.500 menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter untuk wilayah pulau Jawa dan haga BBM yang lainnya pun ikut naik," ujar Gawi yang juga Ketua SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslimin indonesia) Jakarta Timur.
Kebijakan ini, menurut Gawi, menuai penolakan dari berbagai lapisan masyarakat dan terutama masyarakat pekerja.
Unjuk rasa tentang penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak ini pun terjadi di berbagai daerah.
"Namun praktik kenaikan harga BBM dijalankan oleh SPBU di seluruh Indonesia, akan tetapi yang sangat disayangkan adapun beberapa temuan penyalahgunaan pengisian bahan bakar minyak di beberapa SPBU," tutur Gawi.
Ia mengatakan kerap terjadi oknum pemilik kendaran BBM non subsidi mengisi BBM bersubsidi.
"Contohnya temuan oknum pegawai bank di Jawa Tengah dengan pendapatan ekonomi menengah ke atas yang seharusnya mengisi BBM jenis pertamax namun kedapatan mengisi BBM dengan jenis pertalite," tambah Gawi.
"Fenomena ini sering terjadi di SPBU, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? lagi-lagi kurangnya pengawasan dan belum adanya sanksi yang tegas oleh pemerintah kepada oknum seperti ini," jelasnya.
"Merujuk pada penjelasan tersebut di atas kami dari Solidaritas Pergerakan Mahasiswa Indonesia menuntut kepada pemerintah antara lain," kata Gawi.
Sopremasi mendesak pemerintah agar membentuk suatu tim pengawas penyaluran BLT agar tidak ada lagi praktek korupsi seperti anggaran Covid-19.
Sopremasi juga memastikan dan mengawasi agar penggunaan bersubsidi tepat sasaran.
Sopremasi meminta pemerintah mengawasi dan menindak tegas penggunaan BBM oleh kendaraan mewah.
"Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar penggunaan BBM bersubsidi jika benar-benar berpihak pada rakyat," tutup mahasiswa yang tergabung dalam Sopremasi. (RO/OL-09)
