Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Indef, Ahmad Tauhid mendorong pemerintah untuk memperbesar mengalokasikan anggran yang ada pada pengelolaan pupuk organik.
Langkah ini menurut Tauhid penting dilakukan mengingat Bahan-bahan pembuatan pupuk subsidi mengalami lonjakan harga cukup tinggi. Terutama akibat adanya perang Rusia dan Ukraina.
"Pupuk organik itu sangat diperlukan. Nyatanya memang sebagian masyarakat atau petani bisa menghasilkan pupuk organik. Tetapi kan banyak yang tidak bisa menghasilkan terutama pada petani yang berakala kecil karena mereka harus mengumpulkan kotoran hewan dan sebagainya. Saya kita itu nggak efisien. Jadi harus dipertimbangkan ruang anggaran yang lebih besar bagi organik agar bisa masuk kembali," ujar Tauhid dalam Indonesia Business Forum TV One, Rabu (14/9),
Tauhid mengatakan, saat ini indeks kenaikan harga pupuk global jauh lebih tinggi apabila dibandingan indeks harga energi. Bahkan jumlahnya bisa mencapai 170 hingga 180. Angka tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan harga energi yang hanya 150.
Baca juga: Mentan: Provinsi Banten Mampu Hasilkan Produk Kedelai Lokal Berkualitas
"Artinya secara global kenaikan pupuk itu jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan energi maupun harga pangan itu sendiri. Saya menduga ini juga mengalir ke kita karena komponen dari pupuk kan sebagian besar 56 bahkan hampir 58 persennya dari gas," katanya.
Mengenai hal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong para petani di seluruh Indonesia untuk menggunakan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya menuju kemandirian pupuk. Sebab hanya dengan cara itu, kebutuhan tanaman akan pentingnya pupuk dapat tercukupi dengan baik.
"Gunakanlah KUR. KUR itu kan kalau dia ngambil normal bunganya sangat rendah. Kemarin tahun 2019 kita pakai kur 55 triliun yang macet 0,03 persen tuh. Ini kan hebat banget petani kita. Kemudian tahun 2021 kita pakai 85 triliun yang macet 0,6. Ya ada lah yang macet mungkin karena sesuatu tiba-tiba banjir atau bencana alam," katanya.
Sebelumnya, SYL memastikan bahwa ketersediaan pangan saat ini dalam kondisi aman. Semua masih bisa dikendalikan mengingat produksi di sejumlah daerah terus dilakukan. Walau demikian, SYL mengingatkan kondisi tersebut belum tentu aman pada Tahun-tahun mendatang.
"Tahun ini saya yakin neraca yang ada di kita cukup aman. 12 komoditi dasar itu cukup terjaga, katakanlah gandum kita juga masih cukup, minyak kita adalah bagian yang kompetetif dengan minyak bunga matahari yang berasal dari negara lain," jelasnya.
"Tetapi saya mau katakan agar kita tidak boleh terlalu percaya diri. Namun semua langkah harus dipersiapkan," tutur Mentan. (RO/OL-09)
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026.
Untuk itu semua jagal wajib menjaga stabilitas harga karkas sehingga harga daging di Pasar tidak lebih dari Rp130.000/kg
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK.
PVTPP Kementan mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yang dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi Siperintis.
Amran menilai, praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.
Pengadilan tinggi turut mengubah uang pengganti yang dibebankan kepada SYL, yakni menjadi Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat.
Bantahan SYL dalam nota pembelaanya soal fee 20% dinilai masuk akal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan memberikan perlindungan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Firli Bahuri tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan, tidak hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Usai diperiksa KPK, Arief mengaku, dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik dari KPK terkait kasus korupsi yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjamin KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi, berikutnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved