SAS Institute: Pengaturan Subsidi BBM Harus Prioritaskan Keadilan Bagi Masyarakat

SAID Aqil Siradj Institute mengkritisi kebijakan penaikan BBM yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, pemerintah selalu mengemukakan alasan klasik tiap kali mencabut subsidi BBM. Subsidi BBM dianggap tidak tepat sasaran.

Apapun alasannya, dampak paling besar ditanggung dan dirasakan oleh masyarakat kecil. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif SAS Institute Sa’dullah Affandy lewat keterangannya, Senin (5/9).

"Sebelum dan setelah menaikkan harga BBM, pemerintah harus mengkaji dan menghitung ulang dampak dan akibat kenaikan BBM bagi rakyat kecil dengan lebih memperhatikan dan memprioritaskan nasib mereka. Bukan nasib elite. Sebagaimana kaidah fiqh tasharuful imam ala al-raiyyah manutun bil maslahah (kebijakan pemimpin atas rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan)," ujarnya. 

Di samping itu, SAS Institute menilai pengalihan subsidi melalui bantuan sosial langsung sama sekali bukan solusi dan tidak menyelesaikan masalah. Sa’dullah menilai hal itu hanya menjadi “pelipur lara” bagi rakyat kecil. 

Kedepan, selain mengatur subsidi agar tepat sasaran, pemerintah harus memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, sambungnya, pemerintah perlu memikirkan solusi jangka panjang dengan meningkatkan eksplorasi dan produksi migas nasional agar mengurangi impor minyak. Jika bisa menjadi negara pengekspor minyak. 

"Juga dibarengi dengan ikhitiar melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih pada energi baru terbarukan," tandasnya.

Ketiga, sebagai perusahaan milik pemerintah, Sa’dullah mendorong Pertamina segera berbenah diri menjadi perusahaan profesional dan terbebas dari intervensi elite politik.

"Itu prnyataan sikap SAS Institut menyikapi kebijakan pemerintah yang tidak populer ini agar tidak menambah beban dan penderitaan bagi masyarakat kecil," pungkas Sa’dullah. (OL-8)