Pemerintah Diminta Tegas untuk Hentikan 'Panic Buying' BBM Subsidi

DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah mempertegas antara membatasi BBM bersubsidi atau menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini perlu segera dilakukan agar masyarakat tidak semakin panik.

"Sekarang pemerintah harus mempertegas. Kalau memang mau membatasi mekanisme seperti apa dan aturannya seperti apa. Kalau memang mau menaikkan harga, konsekuensi apa dan bantuan sosial seperti apa. Karena ada ketidakjelasan pemerintah ini seperti ping pong ke sana ke mari akibatnya terjadi antrean. Ini kan akibatnya kuota BBM habis karena komunikasi pemerintah tidak clear terkait harga BBM," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (1/9).

Dia meminta pemerintah untuk memiliki ketegasan dan segera memutuskan kebijakan terkait BBM. Dia merasa tidak perlu semua menteri ikut berbicara terkait kebijakan ini.

"Jangan semua menteri bicara. Ini menyebabkan panic buying atau kepanikan di level masyarakat. Satu saja yg paling relefan. Ini harusnya Menteri ESDM kan yang bicara atau di keuangan Menteri Keuangan. Di luar itu enggak boleh," kata Bhima.

Baca juga: BPS: Penaikan Harga BBM Subsidi Bisa Picu Inflasi

Menurut Bhima, ketidakjelasan dari pemerintah hanya akan membuat sengkarut kepada publik. Hal ini pun berisiko terjadinya penimbunan oleh berbagai pihak yang sengaja memanfaatkan keadaan.

"Akan ada over pembelian, ada bisnis penimbunan yang justru jadi masalah bocornya ke sana bukan ke masyarakat mampu tapi ke penimbun dan spekulan yang memanfaatkan situasi. Ini kan berat ke Pertamina dan APBN jadinya karena kebijakannya enggak clear," tegasnya.

Bhima merasa bahwa masyarakat saat ini memiliki ketakutan terhadap ancaman inflasi yang akan berakibat pada kenaikan harga komoditas.

Selain itu, masyarakat juga dikatakan merasa bahwa bantuan sosial BBM yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp24 triliun ditakutkan tidak akan mencukupi.

"Jadi kalau BBM naik maka inflasi ini yang ditakutkan oleh masyarakat. Masyarakat juga melihat kok bansosnya cuma Rp24 triliun. Ini enggak akan cukup," pungkas Bhima. (OL-4)