Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta pemerintah mempertegas antara membatasi BBM bersubsidi atau menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini perlu segera dilakukan agar masyarakat tidak semakin panik.
"Sekarang pemerintah harus mempertegas. Kalau memang mau membatasi mekanisme seperti apa dan aturannya seperti apa. Kalau memang mau menaikkan harga, konsekuensi apa dan bantuan sosial seperti apa. Karena ada ketidakjelasan pemerintah ini seperti ping pong ke sana ke mari akibatnya terjadi antrean. Ini kan akibatnya kuota BBM habis karena komunikasi pemerintah tidak clear terkait harga BBM," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (1/9).
Dia meminta pemerintah untuk memiliki ketegasan dan segera memutuskan kebijakan terkait BBM. Dia merasa tidak perlu semua menteri ikut berbicara terkait kebijakan ini.
"Jangan semua menteri bicara. Ini menyebabkan panic buying atau kepanikan di level masyarakat. Satu saja yg paling relefan. Ini harusnya Menteri ESDM kan yang bicara atau di keuangan Menteri Keuangan. Di luar itu enggak boleh," kata Bhima.
Baca juga: BPS: Penaikan Harga BBM Subsidi Bisa Picu Inflasi
Menurut Bhima, ketidakjelasan dari pemerintah hanya akan membuat sengkarut kepada publik. Hal ini pun berisiko terjadinya penimbunan oleh berbagai pihak yang sengaja memanfaatkan keadaan.
"Akan ada over pembelian, ada bisnis penimbunan yang justru jadi masalah bocornya ke sana bukan ke masyarakat mampu tapi ke penimbun dan spekulan yang memanfaatkan situasi. Ini kan berat ke Pertamina dan APBN jadinya karena kebijakannya enggak clear," tegasnya.
Bhima merasa bahwa masyarakat saat ini memiliki ketakutan terhadap ancaman inflasi yang akan berakibat pada kenaikan harga komoditas.
Selain itu, masyarakat juga dikatakan merasa bahwa bantuan sosial BBM yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp24 triliun ditakutkan tidak akan mencukupi.
"Jadi kalau BBM naik maka inflasi ini yang ditakutkan oleh masyarakat. Masyarakat juga melihat kok bansosnya cuma Rp24 triliun. Ini enggak akan cukup," pungkas Bhima. (OL-4)
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
HARGA emas dunia yang mencetak rekor tertinggi memicu lonjakan permintaan yang luar biasa di Indonesia.
PEMERINTAH provinsi Jawa Timur memastikan stok bahan pangan dan kebutuhan pokok di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan Ramadan hingga Idul Fitri.
Dengan ketersediaan pangan yang terjaga di berbagai BUMD bidang ketahanan pangan, masyarakat diimbau agar berbelanja dengan bijak dan tidak melakukan panic buying.
KEKHAWATIRAN berlebihan hingga membeli suatu barang berlebih atau panic buying gas elpiji 3 kilogram terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
PERMINTAAN gas elpiji 3 kg atau gas subsidi di sejumlah pengecer di Kelurahan Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dalam dua hari terakhir ini cenderung tinggi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho meminta masyarakat tidak melakukan panic buying gas elpiji 3 kg.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved