Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan inflasi tahun 2022 akan berada dalam rentang 4% - 4,8%. Optimisme ini diamini oleh Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman.
Menurutnya inflasi sampai akhir tahun ini diperkirakan berada pada angka 4,6%. "Pemerintah proyeksi di 4 - 4,8% kan ya? Jadi sudah in-line dengan view kami yang 4,6% di akhir 2022 ini," ujarnya saat dihubungi, hari ini.
Faisal mendasarkan pandangannya pada analisis sektor eksternal akan tetap tangguh meskipun masih ada ketidakpastian. Surplus barang pada neraca transaksi berjalan di 2H22 cenderung menyusut karena impor akan mengikuti ekspor seiring dengan percepatan pemulihan ekonomi domestik.
Selain itu, tren peningkatan sebagian besar harga komoditas juga telah mereda di tengah kekhawatiran resesi global dan normalisasi moneter global yang lebih agresif, yang menyebabkan lesunya permintaan global.
"Hal ini dapat berisiko melemahnya kinerja ekspor di 2H22," lanjutnya.
Meski kinerja ekspor melemah, pertumbuhan impor diperkirakan akan tetap solid karena pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat terus meningkat berkat pelonggaran PPKM yang meningkatkan mobilitas dan permintaan masyarakat.
"Kami terus mempertahankan perkiraan neraca transaksi berjalan tahun 2022 untuk mencatat surplus kecil sebesar 0,03% dari PDB (vs 0,28% dari PDB pada tahun 2021)," pungkasnya.
Sebelumnya, Airlangga mengungkapkan keberhasilan Indonesia dalam menahan laju inflasi adalah buah dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.
“Kita patut bersyukur, di tengah peningkatan inflasi berbagai negara, sebagaimana juga disampaikan Bapak Presiden sebelumnya bahwa inflasi Indonesia cukup terkendali. Terkendalinya inflasi kita saat ini salah satunya karena langkah kebijakan APBN mempertahankan harga energi domestik (shock absorber),” ucap Menko Airlangga.
Baca juga: Rupiah Jadi Alat Pemersatu Bangsa
Ketum Golkar itu juga mengungkapkan ada beberapa program dan upaya ekstra yang sedang dijalankan untuk tetap menjaga laju inflasi. Berbagai upaya itu diharapkan bisa terlaksana dengan baik.
"Beberapa hal yang perlu dijaga dan diantisipasi dalam pengendalian inflasi antara lain terkait peran yang dilakukan pemerintah melalui APBN untuk menahan harga BBM yang tentu menjadi tantangan di kuartal kedua," lanjutnya.
Di Atas 5%
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan, ada sejumlah faktor yang membuat proyeksi proyeksi inflasi YoY INDEF diatas proyeksi pemerintah.
“Pertama, kita dihadapkan pada masih terjadi iklim mempengaruhi beberapa komoditas hortikultura, termasuk geopolitik global mempengaruhi komoditas pangan,pertanian, gandum, pupuk dan sebagainya. Ketika, administered price, itu tidak bisa dikendalikan, macam tiket pesawat, rokok dan BBM, nah BBM ini kan yang akan jauh lebih tinggi,” jelas Tauhid Ahmad.
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi disebut faktor utama kenaikan inflasi. “Inflasi tinggi bahkan diatas 5% bisa terjadi kalau nanti pertalite dan solar dinaikkan. Saya kira memang tidak punya pilihan lain tetapi harus dipikirkan, masyarakat yang terkena dampak dari kenaikan inflasi tersebut.” jelas Tauhid.(OL-4)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved