Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mengeklaim bahwa belanja negara mengalami pertumbuhan positif hingga 6,4% pada semester I 2022. Tercatat anggaran yang telah dibelanjakan mencapai Rp1.244,9 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, konsumsi pemerintah pada barang/jasa diakui menurun atau mengalami kontraksi. Namun secara keseluruhan belanja negara disebut mengalami pertumbuhan positif di semester I 2022.
Baca juga: Melonjak, KAI Cetak Laba Bersih Rp740 Miliar di Semester I 2022
"Pertumbuhan belanja negara untuk 1 semester itu justru positif di atas 6%," ungkapnya dalam taklimat media secara daring, Senin (8/8).
Febrio mengungkapkan, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai konsumsi pemerintah yang terkontraksi tidak mencakup keseluruhan belanja, melainkan hanya pada barang/jasa.
Belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk dukungan bantuan sosial ke masyarakat tidak tertangkap dalam laporan badan statistik. "Belanja negara yang masuk ke kantong masyarakat, sepertti PKH, bansos, komoditas, itu banyak langusung ke kantong masyarakat dan tidak tercermin dalam belanja pemreintah yang diumumkan BPS, tapi tercermin di belanja total di APBN," jelas Febrio.
Alasan lain data BPS menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah terkontraksi ialah akibat hitungan perbandingan dasar. Di periode yang sama tahu lalu, kata Febrio, belanja pemerintah cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan penangangan pasien covid-19 dan pengadaan vaksin.
Sedangkan pada semester pertama tahun ini, Indonesia diakui telah berhasil mengendalikan pandemi. Dengan kata lain, belanja untuk kebutuhan penanganan covid-19 mengalami penurunan secara drastis.
"Penanganan pasien di triwulan I dan II 2021 itu berat sekali, apalagi ada varian Delta. Waktu itu bed occupancy ratio (BOR) baik di Wisma Atlet maupun rumah sakit lain mencapai 100%, sehingga belanja untuk pasien cukup tinggi," urai Febrio.
"Itu menyebabkan belanja pemerintah di 2021 khususnya di triwulan I dan II tinggi sekali, sedangkan di 2022 belanja penanganan pasien itu kecil karena BOR rendah, kecil sekali dibandig 2021," tambahnya.
Diketahui, dari data BPS konsumsi pemerintah mengalami kontraksi 5,24% (yoy) di semester I 2022. Sedangkan dari dokumen BKF, belanja negara hingga Juli 2022 tercatat sebesar atau tumbuh Rp1.444,8 triliun, atau tumbuh 13,7% (yoy). (OL-6)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved