Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
TEKANAN perekonomian global yang meningkat, lonjakan inflasi, serta pengetatan kebijakan moneter global yang agresif, tidak serta merta mengganggu stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Berdasarkan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), kondisi stabilitas sistem keuangan nasional saat ini masih dalam kondisi yang terjaga. Hal ini juga dinilai menjadi modal yang kuat untuk menghadapi berbagai potensi ancaman ke depan.
"Stabilitas sistem keuangan dalam kondisi yang masih terjaga. Resiliensi stabilitas sistem keuangan triwulan II 2022 menjadi pijakan KSSK, untuk tetap optimis dengan terus mewaspadai seluruh tantangan dan risiko," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (1/8).
Adapun kewaspadaan tetap diperlukan, karena pertumbuhan ekonomi global diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Lalu, disertai meningkatnya risiko stagflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global.
Selain itu, tekanan inflasi global terus meningkat seiring lonjakan harga komoditas, akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan. Kondisi diperparah oleh berlanjutnya perang antara Rusia dan Ukraina, serta meluasnya kebijakan proteksionisme pangan.
"Berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS), merespons peningkatan inflasi dengan pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif. Sehingga, menahan pemulihan ekonomi dan meningkatkan risiko stagflasi," imbuh Ani, sapaan akrabnya.
Ketua KSSK itu menyebut pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti AS, Eropa, Jepang, Tiongkok dan India, diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Bank Dunia dan IMF juga merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan global pada 2022, yakni masing-masing dari 4,1% menjadi 2,9%, serta dari 3,6% menjadi 3,2%.
Namun, lanjut Bendahara Negara, perbaikan ekonomi domestik pada triwulan II 2022 diproyeksikan terus berlanjut. Hal itu ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi, serta kinerja ekspor. Berbagai indikator dini pada Juni 2022 tercatat tetap baik, seperti Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 15,4% (yoy).
Kinerja sektor manufaktur tetap positif sebagaimana tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur, yang masih ekspansif di level 50,2. Lalu, menguat kembali pada Juli 2022 ke level 51,3. Adapun konsumsi listrik baik industri maupun bisnis juga tumbuh positif.
Selanjutnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) meningkat ke level 128,2 dari posisi Maret 2022 di level 111,0, yang menunjukkan optimisme masyarakat terhadap prospek pemulihan ekonomi Indonesia.(OL-11)
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Koalisi Barisan Guru Indonesia (Kobar Guru Indonesia) mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang kebijakan anggaran pendidikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi syariah bisa menginfiltrasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved