Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA penanggulangan kemiskinan selalu menjadi perhatian pemerintah dari tahun ke tahun. Program penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia perlu dilakukan dengan memperkuat tiap aspek yang berkaitan secara langsung.
"Ini semua tentang menyediakan sumber daya yang cukup, sehingga kita dapat mengatasi masalah kemiskinan. Indonesia mencoba melakukan itu, bahwa kemiskinan adalah salah satu masalah kami," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam diskusi T20 Task Force 5, Rabu (27/7).
Kemiskinan, lanjut dia, merupakan masalah berkelanjutan yang perlu dicarikan solusinya. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui diskusi ilmiah yang berbasiskan data.
Baca juga: BPS Klaim Tingkat Kemiskinan Indonesia Turun Jadi 26,16 juta Orang
Dengan jumlah pulau dan masyarakat yang cukup banyak, Indonesia memerlukan data yang akurat. Sehingga, ragam kebijakan penanganan kemiskinan tepat sasaran. Menurutnya, kerja sama dari cendekiawan, akademisi dan teknokrat perlu diperkuat.
"Pemerintah terus menyediakan sumber daya, sehingga data dapat disiapkan. Lalu, data dapat dianalisis. Kami berharap itu akan memberi umpan balik tentang berbagai aspek pembangunan dan kemiskinan," jelas Suahasil.
Baca juga: Ekonom: Ragam Bantuan Sosial Patut Diapresiasi
Berbagai program untuk mengatasi kemiskinan sudah dilakukan pemerintah sejak 50 tahun lalu. Program tersebut berevolusi dan menyesuaikan kondisi terkini. Penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, berikut konektivitas di daerah, menjadi langkah awal pemerintah.
Seiring berjalannya waktu, program penanganan kemiskinan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui transfer dana ke pemerintah daerah hingga desa. "Jadi program itu terus berkembang. Mulai dari 1970-an hingga sekarang," imbuhnya.
Untuk menekan tingkat kemiskinan, diperlukan dukungan dari elemen lain. Seperti, optimalisasi kebijakan pendukung dan sektor kesehatan, kemudian mendorong keuangan berkelanjutan dan dukungan fiskal.(OL-11)

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan konflik yang terjadi di sejumlah kawasan dunia menunjukkan situasi internasional berada dalam kondisi rawan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Ia mencontohkan sejumlah pertanyaan mendasar yang belum terjawab, seperti mekanisme pelucutan senjata hingga siapa yang akan menjalankan operasi tersebut di lapangan.
BMKG memprediksi sebagian wilayah di Indonesia akan memasuki musim kemarau lebih awal. Puncak musim kemarau Agustus
Bahlil mengatakan 30% impor gas minyak cair (LPG) Indonesia juga berasal dari Timur Tengah, dan pemerintah akan mencari pemasok alternatif.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut jumlah impor minyak mentah ke Indonesia melalui kawasan Timur Tengah sekitar 20%-25%. Pasokan tersebut terganggu akibat Selat Hormuz ditutup
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved