Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
UPAYA penanggulangan kemiskinan selalu menjadi perhatian pemerintah dari tahun ke tahun. Program penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia perlu dilakukan dengan memperkuat tiap aspek yang berkaitan secara langsung.
"Ini semua tentang menyediakan sumber daya yang cukup, sehingga kita dapat mengatasi masalah kemiskinan. Indonesia mencoba melakukan itu, bahwa kemiskinan adalah salah satu masalah kami," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam diskusi T20 Task Force 5, Rabu (27/7).
Kemiskinan, lanjut dia, merupakan masalah berkelanjutan yang perlu dicarikan solusinya. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui diskusi ilmiah yang berbasiskan data.
Baca juga: BPS Klaim Tingkat Kemiskinan Indonesia Turun Jadi 26,16 juta Orang
Dengan jumlah pulau dan masyarakat yang cukup banyak, Indonesia memerlukan data yang akurat. Sehingga, ragam kebijakan penanganan kemiskinan tepat sasaran. Menurutnya, kerja sama dari cendekiawan, akademisi dan teknokrat perlu diperkuat.
"Pemerintah terus menyediakan sumber daya, sehingga data dapat disiapkan. Lalu, data dapat dianalisis. Kami berharap itu akan memberi umpan balik tentang berbagai aspek pembangunan dan kemiskinan," jelas Suahasil.
Baca juga: Ekonom: Ragam Bantuan Sosial Patut Diapresiasi
Berbagai program untuk mengatasi kemiskinan sudah dilakukan pemerintah sejak 50 tahun lalu. Program tersebut berevolusi dan menyesuaikan kondisi terkini. Penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, berikut konektivitas di daerah, menjadi langkah awal pemerintah.
Seiring berjalannya waktu, program penanganan kemiskinan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui transfer dana ke pemerintah daerah hingga desa. "Jadi program itu terus berkembang. Mulai dari 1970-an hingga sekarang," imbuhnya.
Untuk menekan tingkat kemiskinan, diperlukan dukungan dari elemen lain. Seperti, optimalisasi kebijakan pendukung dan sektor kesehatan, kemudian mendorong keuangan berkelanjutan dan dukungan fiskal.(OL-11)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertolak ke Brussel, Belgia, mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu pimpinan tertinggi Uni Eropa untuk mempercepat IEU-CEPA
Keputusan tarif tersebut telah dirancang jauh sebelum Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS.
Donald Trump pada hari Kamis (10/7) menyatakan rencananya untuk menetapkan tarif menyeluruh sebesar 15% atau 20% untuk sebagian besar negara mitra dagang.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi menaikkan tarif impor terhadap barang dari 22 negara.
INDONESIA tengah berada di bawah ancaman tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Washington DC dari Rio de Janeiro.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved