Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA penanggulangan kemiskinan selalu menjadi perhatian pemerintah dari tahun ke tahun. Program penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia perlu dilakukan dengan memperkuat tiap aspek yang berkaitan secara langsung.
"Ini semua tentang menyediakan sumber daya yang cukup, sehingga kita dapat mengatasi masalah kemiskinan. Indonesia mencoba melakukan itu, bahwa kemiskinan adalah salah satu masalah kami," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam diskusi T20 Task Force 5, Rabu (27/7).
Kemiskinan, lanjut dia, merupakan masalah berkelanjutan yang perlu dicarikan solusinya. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui diskusi ilmiah yang berbasiskan data.
Baca juga: BPS Klaim Tingkat Kemiskinan Indonesia Turun Jadi 26,16 juta Orang
Dengan jumlah pulau dan masyarakat yang cukup banyak, Indonesia memerlukan data yang akurat. Sehingga, ragam kebijakan penanganan kemiskinan tepat sasaran. Menurutnya, kerja sama dari cendekiawan, akademisi dan teknokrat perlu diperkuat.
"Pemerintah terus menyediakan sumber daya, sehingga data dapat disiapkan. Lalu, data dapat dianalisis. Kami berharap itu akan memberi umpan balik tentang berbagai aspek pembangunan dan kemiskinan," jelas Suahasil.
Baca juga: Ekonom: Ragam Bantuan Sosial Patut Diapresiasi
Berbagai program untuk mengatasi kemiskinan sudah dilakukan pemerintah sejak 50 tahun lalu. Program tersebut berevolusi dan menyesuaikan kondisi terkini. Penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, berikut konektivitas di daerah, menjadi langkah awal pemerintah.
Seiring berjalannya waktu, program penanganan kemiskinan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui transfer dana ke pemerintah daerah hingga desa. "Jadi program itu terus berkembang. Mulai dari 1970-an hingga sekarang," imbuhnya.
Untuk menekan tingkat kemiskinan, diperlukan dukungan dari elemen lain. Seperti, optimalisasi kebijakan pendukung dan sektor kesehatan, kemudian mendorong keuangan berkelanjutan dan dukungan fiskal.(OL-11)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Indonesia dan Pakistan memperkuat komitmen kemitraan kedua negara di sektor pertahanan, investasi, hingga dukungan terhadap forum kerja sama negara berkembang atau Developing Eight
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta menyoroti merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 menjadi alarm keras bagi sistem pencegahan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved