Ekonom: Ragam Bantuan Sosial Patut Diapresiasi

DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai, upaya pemerintah menggelontorkan ragam bantuan sosial patut untuk diapresiasi. Hanya, dia menekankan agar itu dilakukan dengan tepat sasaran. 

"Yang harus dilakukan pemerintah bagaimana berbagai bantuan, termasuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan subsidi gaji ini bisa tepat sasaran," kata dia saat dihubungi, Rabu (6/4). 

Baca juga: Menhub: 40 Juta Orang Pakai Mobil dan Motor untuk Mudik Lebaran Kali Ini

Piter mengatakan, persoalan data memang masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial. Namun, di masa sulit seperti saat ini, niat dan upaya pengambil kebijakan untuk menggelontorkan ragam bansos layak untuk diacungi jempol. 

"Ini bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak kenaikan harga. Tidak ada kebijakan yang sempurna. Tapi kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa, ya tambah salah lagi," jelas Piter. 

Diketahui pemerintah berencana menyalurkan ragam bantuan sosial seperti BLT minyak goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diberikan untuk menjaga dan mendorong daya beli masyarakat. 

BLT minyak goreng ditujukan kepada 20,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Kemudian sebanyak 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) juga akan menerima bantuan tersebut.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,9 triliun untuk mengeksekusi BLT minyak goreng. Rp6,15 triliun diantaranya berasal dari anggaran Kementerian Sosial yang sekaligus sebagai kuasa pemegang anggaran (KPA) untuk menyalurkan BLT ke 20,5 juta KPM PKH dan BPNT. 

Sedangkan Rp0,75 triliun lainnya merupakan dana yang berasal dari cadangan Bendahara Umum Negara (BUN) dengan KPA TNI/Polri. Dana itu akan diberikan kepada 2,5 juta PKL. 

Lalu BSU akan diberikan pemerintah kepada 8,8 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan. Besaran bantuan yang akan diberikan ialah Rp1 juta kepada tiap penerima. Dus, anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut berkisar Rp8,8 triliun.

"Saat ini ada kecenderungan harga-harga naik. Untuk masyarakat menengah atas tidak terlalu berdampak," jelas Piter.

"Tapi untuk kelompok masyarakat bawah, termasuk para pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta, kenaikan harga-harga ini menggerus daya beli. Oleh karena itu bantuan subsidi gaji menurut saya patut diapresiasi. Demikian juga dengan BLT," tambahnya. 

Selanjutnya pengambil kebijakan juga berencana untuk memberikan bantuan Presiden (Banpres) kepada usaha mikro. Rencananya, bantuan akan diberikan kepada 1,2 juta penerima, di mana tiap penerima mendapatkan Rp600 ribu. (OL-6)