Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Hadiyanto, dan President of Korea SMEs and Startups Agency (KOSME), Kim Hakdo, Selasa (26/7), menandatangani
Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama terkait Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Penandatanganan MoU di Aula Jusuf Anwar, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Jakarta ini dilaksanakan dalam suasana penuh keakraban antara delegasi kedua negara.
Delegasi Korea Selatan yang hadir selain berasal dari Kantor Pusat KOSME juga terdiri atas perwakilan Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia, Financial Cooperation Center (FCC), Mission of Republic of Korea to ASEAN, serta Korean Desk pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Baca juga : Rangkul Korsel, Damai Putra Group Bangun Infrastruktur di Kota Harapan Indah
Cakupan kerja sama antara DJPb dengan KOSME yang dituangkan pada MoU tersebut di antaranya adalah berbagi pengetahuan mengenai dukungan sistem, pengetahuan dan keahlian, business matching, serta pameran dan promosi pasar UMKM.
Beberapa kegiatan yang disepakati akan dilaksanakan antara lain:
a. Riset bersama mengenai pemberdayaan UMKM bagi kedua negara;
Baca juga : Kemenperin Apresiasi Kerja Sama RI-Korea untuk Bangun Smart Factory
b. Lokakarya, pelatihan, dan kegiatan pertukaran pengetahuan lainnya;
c. Bazar, pameran, dan kegiatan promosi lainnya;
d. Study trip dan site visit; serta
Baca juga : Bali dan Kumamoto Jadi Sister Provinsi Pariwisata dan Perdagangan
e. Bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama.
“Penandatanganan MoU Pemberdayaan UMKM antara DJPb bersama KOSME ini merupakan momen yang sangat penting bagi upaya peningkatan peran UMKM untuk mendukung inklusi keuangan dan merupakan bentuk sinergi konstruktif antara kedua negara,” jelas Hadiyanto.
KOSME merupakan sebuah entitas serupa Badan Layanan Umum (BLU) pengelolaan dana yang berada di bawah Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) and Startups Korea Selatan.
Baca juga : ADB Beri Indonesia Pinjaman US$500 Juta untuk Bantu UMKM
KOSME didirikan pada tahun 1979, dan saat ini telah memiliki 33 cabang di Korea Selatan dengan pegawai sebanyak 1.468 orang.
Beberapa fungsi yang dilakukan oleh KOSME yaitu pembiayaan UMKM, dukungan atas ekspor oleh UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia UMKM, dan peningkatan inovasi UMKM.
“KOSME telah tumbuh bersama dengan UKM dan perusahaan startup selama 43 tahun terakhir. Ketika ekonomi Korea mengalami krisis keuangan nasional pada tahun1997 dan krisis keuangan global pada tahun 2008, KOSME telah memberikan kontribusi untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan terlebih dahulu membantu UKM mengatasi tantangan tersebut. Saat ini KOSME akan bersama-sama DJPb melaksanakan upaya pemberdayaan UMKM melalui penandatanganan MoU ini,” ungkap Kim Hakdo.
Baca juga : Titik Awal Baru, Perjalanan Baru
Penjajakan kerja sama ini sebelumnya telah dilakukan melalui kunjungan kerja Vice President KOSME, Kim Moon Hwan, beserta delegasi ke Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb pada tanggal 12 April 2022.
Dengan penandatanganan MoU tersebut, DJPb dan KOSME menegaskan komitmen dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong UMKM dapat naik kelas.
Hal ini menjadi wujud dukungan atas inisiatif strategis Sinergi Pemberdayaan UMKM yang diamanatkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca juga : Jalin Kerja Sama, BPJS Kesehatan dan HIRA Siap Optimalksan Sistem Jaminan Kesehatan
Penandatanganan MoU ini juga merupakan bentuk upaya DJPb untuk menyukseskan program yang tidak saja merupakan program nasional yang berkelanjutan, tetapi juga diusung menjadi salah satu topik penting dalam Presidensi G-20 Indonesia 2022 yaitu Pemberdayaan UMKM.
Pada tahun 2022, program Pemberdayaan UMKM akan dilaksanakan oleh semua Kanwil DJPb di seluruh Indonesia, dengan branding UMKM Financing Empowerment (U-Fine).
Dalam program tersebut, Kanwil DJPb akan melakukan serangkaian kegiatan pembinaan kepada UMKM dengan tujuan utama inklusi keuangan dan mendorong debitur program pembiayaan pemerintah untuk naik kelas.
Baca juga : PT PGI Perkuat Posisi sebagai Mitra Pemasaran Produk dari Malaysia
Bagi UMKM yang membutuhkan dukungan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kanwil DJPb akan mengakselerasi kerja sama dengan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank syariah anak perusahaan BUMN selaku penyalur KUR.
Sedangkan bagi UMKM yang membutuhkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Kanwil DJPb akan mendorong lewat kerja sama dengan BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Tujuan dari kerja sama ini adalah memfasilitasi agar UMKM tersebut dapat memenuhi seluruh persyaratan sehingga layak untuk mendapatkan modal usaha baik dari KUR ataupun
UMi, dengan harapan usahanya makin berkembang.
Di samping pembinaan untuk pemenuhan persyaratan pembiayaan KUR dan UMi, akan dilaksanakan pula pelatihan, bantuan pemasaran, pembiayaan, pendampingan dalam mengurus perizinan, serta pemanfaatan belanja pemerintah (lewat platform Digipay & Kartu Kredit Pemerintah) untuk membeli produk-produk UMKM.
Melalui penandatanganan MoU kerja sama antara DJPb bersama KOSME ini maka kegiatan-kegiatan pemberdayaan tersebut dapat diperkaya melalui knowledge sharing pengalaman pembinaan UMKM di Korea Selatan yang telah berjalan. (RO/OL-09)
BMKG mengeluarkan prakiraan cuaca periode 20–23 Februari 2026, mengingatkan masyarakat waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Pengamat militer Khairul Fahmi menilai kehadiran Indonesia di Board of Peace dan rencana 8.000 TNI ke Gaza krusial cegah dominasi politik Israel.
Indonesia dan Pakistan memperkuat komitmen kemitraan kedua negara di sektor pertahanan, investasi, hingga dukungan terhadap forum kerja sama negara berkembang atau Developing Eight
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Indonesia menyambut baik rencana investasi dan kerja sama jangka panjang SINOVAC, termasuk di bidang riset dan pengembangan vaksin.
Goethe-Institut memandang bahasa, budaya, dan pendidikan sebagai sarana untuk menghubungkan orang-orang lintas disiplin dan lintas batas negara.
Penguatan juga akan menyasar pada pengawasan ruang siber yang saat ini menjadi medan baru berbagai pelanggaran hukum internasional.
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Jepang melalui NEDO menawarkan beberapa skema kerja sama penelitian untuk menyiapkan industri di bidang energi baru dan teknologi.
Kedua perguruan tinggi menargetkan kontribusi lebih besar menciptakan pendidikan berkualitas bagi industri dan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved