Headline

Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.

Fokus

Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.

Anggota DPR Minta Pemerintah Selamatkan BUMN PT Rekayasa Industri

Mediaindonesia.com
27/7/2022 10:25
Anggota DPR Minta Pemerintah Selamatkan BUMN PT Rekayasa Industri
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino.(Ist)

BADAN Usaha Milik Negara (BUMN) PT Rekayasa Industri yang biasa disingkat Rekind tengah menjadi sorotan. Dengan kondisinya sekarang, perusahaan yang dinilai strategis ini perlu diselamatkan.

Perusahaan yang berdiri tahun 1981 menjadi satu-satunya perusahaan EPC (Engineering, Procurement & Construction) di bidang industrial plant yang dimiliki oleh Indonesia.

Rekind boleh dikatakan adalah otak negara dalam membangun puluhan bahkan ratusan proyek-proyek industri berskala raksasa yang tadinya hanya mampu dijalankan oleh kontraktor industri asing.

Baca juga : Kepada Menteri BUMN, Rapsel Ali Minta Kolaborasi BUMN dan Swasta Ditingkatkan  

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) kilang gas Jambaran Tiung Biru, fasilitas gas Donggi di Sulawesi, proyek peningkatan produksi kilang RDMP Balikpapan yang saat ini termasuk PSN terbesar migas adalah contoh proyek yang sukses dirancang dan dibangun oleh Rekind.

Demikian pula PLTP Kamojang 5, PLTP Ulubelu 3 & 4, PLTP Lahendong 5 & 6, dan PLTP Muara Laboh, serta PLTU Riau, PLTU Sumatera Barat, PLTU Suralaya, PLTU Tonasa, PLTU Pusri dan PLTU Lombok.

Rekind juga sudah membangun banyak fasilitas migas lepas pantai di antaranya Pipa Bawah Laut (Selat Sunda, Selat Madura, Balongan, Bojonegoro dan Cengkareng), Penambat Kapal Tanker Lepas Pantai (di Balongan, Bojonegoro dan Cengkareng), LNG Floating Storage & Regasification Unit (Lampung).

Baca juga : Dukung Kerja Sama BUMN dan Swasta, Rapsel: Bagus untuk Kontraktor Lokal

Terkait upaya menyelamatkan Rekind, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino mengatakan, "Ini bukan semata soal berapa besar penghematan yang bisa dilakukan negara dengan menyerahkan proyek-proyek strategis tersebut ke tangan perusahaan anak bangsa."

"Tetapi proses pengembangan kapabilitas perusahaan untuk menangani proyek-proyek strategis nasional," ucapnya dalam keterangan pers, Rabu (27/7).

Pada gilirannya jelas akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap EPC asing di masa mendatang.

Baca juga : Grup Mind Id Turut Atasi Stunting Melalui Edukasi Kalangan Milenial

"Sebelum berdirinya Rekind, di era tahun 1980-an itu, semua proyek pembangunan industrial plant jadi bancakan para kontraktor asing," tutur Harris.

Saat ini Rekind adalah satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar ranking ENR Top 250 International Contractors of The World dan Top 250 Global Contractors of The World yang diterbitkan oleh majalah Engineering News Record (ENR) di 22 Agustus 2016.

Rekind juga dianugerahi penghargaan ASEAN Engineering Award 2018 dari ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO), untuk Kategori Perusahaan.

Baca juga : Empat BUMN dengan Laba Terbesar Gandeng Spora Comm

Penghargaan ini merupakan pengakuan bergengsi yang diberikan AFEO atas prestasi dan inovasi Rekind untuk proyek rekayasa di kawasan ASEAN.

"Di peta yang lebih luas, ketahanan energi dan ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari industri EPC yang mendesain dan membangun fasilitas produksi penunjangnya," terang Harris.

Rekind bahkan sudah mendesain dan membangun pabrik bahan peledak amonium nitrat di Bontang, yang terbesar di Indonesia.

Baca juga : Efisiensi dan Strategi Bisnis LinkAja Hasilkan EBITDA Positif

"Indonesia memerlukan Rekind untuk merebut teknologi yang memandirikan bangsa. Kedua, untuk meningkatkan daya saing produksi dalam negeri, belanja modal (capital expenditure) untuk pembangunan industrial plant bisa dihemat," jelasnya.

Harga teknologi yang digunakan dalam industri bisa dikendalikan oleh entitas yang memahami teknologi itu. Jika tidak, harganya terserah pemilik teknologi.

Menurut Harris, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bisa ditingkatkan dengan kompetensi, tidak hanya dengan kekuasaan. TKDN sangat mudah diatur dari desain 4 industrial plant yang bersangkutan.

Baca juga : Kolaborasi Layanan Diperlukan untuk Dukung Kemajuan Logistik Nasional

"Kontraktor asing tentu akan mendesain sedemikian rupa, agar barang dan jasa sebanyak mungkin dari negara asal masing-masing," jelasnya.

Tapi untuk peningkatan TKDN ini harus ada entitas lokal yang menguasai desain enginering, seperti Rekind, yang memang berkomitmen menaikkan TKDN dan tidak mudah dibeli oleh asing.

"Berdasarkan data yang saya miliki capaian TKDN Rekind sampai dengan 2021 lalu mencapai rata-rata 53,47% (audited). TKDN yang besar ini merupakan bukti nyata Rekind melibatkan industri dalam negeri dalam proyekproyeknya," ujar Harris.

Baca juga : Cegah Tarif Listrik Naik, DPR Pastikan Power Wheeling Tak Masuk RUU EBET

Indonesia harus mewujudkan ekosistem riset untuk menguasai teknologi baru, dan Rekind bisa menjembatani hasil penelitian di laboratorium ke produksi komersial.

Rekind sakit parah 

"Nah persoalannya Rekind saat ini bukanlah perusahaan kelas jawara yang sehat. Anak perusahaan PT Pupuk Indonesia ini sedang sakit parah," jelas Harris.

Baca juga : PT Indra Karya Berikan Bantuan Pendidikan dan Kebudayaan di Sragen, Jateng

 Arus kasnya berdarah-darah dan bahkan ekuitasnya sudah negatif akibat kerugian yang diderita hanya di beberapa proyek, di antaranya proyek Steam Turbin Generator (STG) dan Boiler Batubara Pusri, Pabrik Amonia Urea Pusri 2B, Banggai Ammonia Plant dan PLTP Rantau Dedap.

Perusahaan yang awalnya didirikan dengan setoran modal pemerintah sebesar Rp 600 juta dan sekarang menjadi satu-satunya EPC yang dimiliki Indonesia sedang mengalami financial distress.

Tidak ada proyek-proyek baru yang bisa dikerjakan akibat keterbatasan modal dan tertutupnya akses pendanaan dari Perbankan.

Baca juga : Puan Maharani: Pemerintah Harus Jembatani Lulusan SMK dengan Pelaku Industri

"Pertanyaannya adalah, langkah strategis apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Rekind?," ucap Harris.

Pilihannya ada tiga, yaitu pertama melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mengembalikan kondisi perusahaan agar mampu bersaing dengan EPC kelas dunia lainnya.

"Tahun ini saja ada sekitar Rp 73 triliun PMN yang diajukan oleh Kementerian BUMN dan telah disetujui oleh komisi VI DPR. Sebagian bisa direalokasikan untuk menyelamatkan Rekind," katanya.

Baca juga : DPR Minta Kementerian BUMN Bertanggung Jawab Soal Bocornya 15 Juta Data Nasabah BSI

Pilihan kedua adalah mengalihkan kepemilikan Rekind dari PT Pupuk Indonesia ke BUMN lain yang memiliki nilai sinergi yang lebih besar, misalkan Pertamina, PLN atau Mind ID.

Pilihan ketiga adalah mempertahankan Rekind sebagai anak perusahaan tetapi harus mendapatkan 6 dukungan modal dari PT Pupuk Indonesia sebagai induknya.

"Langkah penyelamatan ini harus segera dilakukan karena semakin lama dibiarkan, Rekind akan semakin kehilangan pamor dan aset-aset strategisnya, terutama sumber daya manusia yang menjadi kekuatan inti dari Rekind," paparnya.

Baca juga : Anggota DPR: Penambahan Saham Mind.Id di Vale Indonesia Patut Diapresiasi

"Menurut hemat saya, mengingat posisi strategis Rekind dalam kancah pembangunan nasional, perusahaan ini harus diselamatkan," tegas Harris.

Kehadiran pemerintah, menurut Harris, bukan semata menyelamatkan Rekind, tetapi menyelamatkan masa depan pembangunan Indonesia di masa mendatang.

"Tetapi tentu saja penyelamatan ini harus dibarengi dengan koreksi dan perbaikan dalam proses bisnis di Rekind agar tidak terjebak di lubang yang sama di masa mendatang. Mari kita berharap yang terbaik untuk Indonesia," paparnya. (RO/OL-09)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya