Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengapresiasi penambahan saham BUMN holding industri pertambangan atau Mining Industry Indonesia (Mind Id) di PT Vale Indonesia.
Pria yang biasa disapa Gus Falah itu menilai penambahan saham tersebut akan menyokong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Menurut dia, Vale masih memiliki kewajiban divestasi 11 persen sahamnya ke pihak Indonesia, sebagai syarat peralihan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.
Baca juga: Mind Id Targetkan Pendapatan 2023 Tembus Rp30 Triliun
Hal ini disebabkan izin wilayah operasi tambang Vale berakhir pada 28 Desember 2025.
Nikel Matte Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik
Gus Falah menjelaskan PT Vale Indonesia adalah produsen nikel matte yang bermanfaat menyokong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
"Nikel matte ini salah satu jenis nikel yang paling cocok untuk produksi baterai kendaraan listrik, jadi ekosistem kendaraan listrik Indonesia akan mudah terbangun bila Mind Id memiliki kontrol besar atas produksi Vale," katanya.
Baca juga: Jalankan Mandat Pemerintah, Mind Id Fokus Pacu Hilirisasi Komoditi Pertambangan
Selain itu menurut dia, nikel matte yang diproduksi Vale merupakan nikel kelas satu yang dibutuhkan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.
Kemudian, PT Vale Indonesia sudah bersinergi dengan Zhejiang Huayou Cobalt Co dan Ford untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Blok Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara.
"Dengan kontrol atas Vale melalui kepemilikan saham yang besar, Mind Id bisa membangun ekosistem kendaraan listrik dengan baik," harapnya.
Dia menegaskan divestasi itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
Perusahaan tambang di Indonesia yang sahamnya dimiliki asing wajib untuk mengurangi kepemilikan sahamnya sebanyak 51 persen, untuk dialihkan ke pihak Indonesia.
Baca juga: Pembangunan Smelter Freeport Sudah 54%, Ditargetkan Beroperasi 2024
Mind Id tercatat telah memiliki 20 persen saham Vale sejak 2020. Namun, saat ini Vale Canada Limited tetap menduduki posisi pemegang saham terbesar Vale Indonesia sebesar 43,79 persen.
Saat ini, Mind Id menduduki posisi kedua sebagai pemegang saham sebesar 20 persen.
Posisi ketiga, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd menguasai saham Vale sebesar 15,03 persen. Kemudian, publik mengantongi saham Vale sebanyak 21,18 persen. (RO/S-4)
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo subholding dari PTPN III (Persero) mendapat apresiasi dari Pimpinan VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kunjungan kerjanya ke Java Coffee Estate.
MEMASUKI usia ke-26 tahun, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) yang memasuki usia ke-26 tahun berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan mitra kerja.
PERUSAHAAN yang mampu membangun merek kuat yang berakar pada kekuatan karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved