Pembiayaan Perumahan Syariah Masyarakat MBR Terancam Monoton

PENGGABUNGAN bank pembiayaan perumahan ‘Unit Usaha Syariah (USS) Bank Tabungan Negara (BTN)’ oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) membuat sejumlah stakeholder perumahan yang tergabung dalam konsorsium nasional perumahan rakyat (Kornas-Pera) khawatir akan keberhasilan program penyediaan ‘sejuta rumah’. Sebab, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan sulit mengakses pembiayaan rumah berbasis syariah yang lebih variatif. 

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengatakan, akuisisi UUS BTN tentunya akan membutuhkan waktu lama. Pengambilalihan UUS BTN ini juga menjadi isu yang sensitif karena BSI yang mau mengambil adalah bank fokus pembiayaan UMKM.

“Jika rencana akuisisi BSI dan UUS BTN ini terealisasi, maka akan berdampak pada penyaluran pembiayaan perumahan terutama untuk MBR, pencaplokan UUS BBTN ini bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama,” ungkap Junaidi pada Media Indonesia usai Talkshow rencana pencaplokan BTN Syariah Ancam Program Sejuta Rumah yang diadakan Kornas-Pera, Jumat (22/7) lalu. 

Junaidi menjelaskan, kegelisahan yang timbul akibat pencaplokan UUS BTN oleh BSI ini bukan tanpa alasan. Apalagi, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi merupakan penopang utama bisnis BTN, baik induk usaha maupun UUS-nya.

Dari data yang diperoleh, Bank BTN untuk unit syariahnya masih menguasai pasar dimana market share-nya sebesar 11,29%, sedangkan BSI hanya mampu menguasai 3,21%. Hal ini menunjukkan BTN masih unggul menguasai pasar dan lebih unggul dibandingkan dengan BSI.

Bahkan, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pun mencatat 10 bank terbesar dalam penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) semester 1 tahun 2022 di antaranya BTN, BTN Syariah, BNI, BRI, BJB, BSI, Bank Mandiri, BJB Syariah, BPD Sumsel Babel, dan BPD Jambi. Sedangkan Bank BTN, BTN Syariah dan BNI menduduki peringkat tiga besar sebagai Bank dengan kinerja tertinggi penyaluran dana FLPP semester I tahun 2022.

“Kami berfikir, ke depannya bagaimana nasib rakyat yang ingin KPR BTN Syariah ini dialihkan dengan paksa? Hak konstitusi nasabah dan rakyat dipaksa untuk berpindah tanpa mengajak musyawarah terlebih dulu. Jadi ada hak konstitusi rakyat di situ,” jelas dia. 

Apersi sepakat dengan cita-cita program sejuta rumah (PSR) mulai berjalan kembali seiring pemulihan ekonomi nasional pasca covid-19 yang dilakukan pemerintah. Namun, semangat Presiden Jokowi tersebut harus didukung penuh oleh semua pihak termasuk Kementerian BUMN. 

Tidak hanya itu, hingga saat ini pembiayaan konstruksi dan kepemilikan/pembebasan tanah para pengembang juga mayoritas diberikan oleh Bank BTN dan UUS BTN sehingga apabila akuisisi terjadi maka timbul kekhawatiran program sejuta rumah juga ikut stagnan. 

“Kami khawatir apabila terjadi akuisisi maka akan juga berdampak pada pembiayaan atau kredit konstruksi dan pengambilan tanah terutama di UUS BTN. Karena selain BTN dan UUS BTN tidak ada bank yang mau memberikan kredit kontruksi dan kepemilikan tanah. Akibatnya program sejuta rumah juga akan mandek,” jelas dia. 

Baca juga: Tanpa Tim Tuan Rumah, FIBA Optimistis World Cup 2023 bakal Meriah

Selain itu, dia menilai bank yang sudah merger saja sampai sekarang belum solid. Hal inilah yang menjadi kegelisahan pengembang.

“Jangan mencaplok bank yang sudah berjalan dengan baik. Selain itu, perlu diingat bahwa adalah satu penggerak ekonomi adalah pengembang dan 90% sektor properti ini melibatkan tenaga padat karya,” ucap Junaidi. 

Seperti yang diketahui, hingg akhir semester 1 tahun ini, Apersi telah membangun rumah sederhana untuk MBR sekitar 40.000 unit dan ditargetkan bisa mencapai 100.000 unit hingga akhir tahun ini.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat (Kornas-Pera) Muhammad Joni berharap, penerintah dapat mempertahankan dan memperbesar UUS BTN sebagai bank syariah yang fokus pada misi teknis pembiayaan perumahan dan misi juridis konstitusional. Pihaknya menolak langkah pemisahan BTN Syariah dari bank konvensional induknya yang mengakibatkan hilangnya BTN Syariah.

Padahal, USS ini bersama-sama dengan BTN konvensional sudah membuktikan eksistensi, kapasitas, kapabilitas dan kompetensinya sebagai bank fokus pembiayaan perumahan rakyat bagi MBR.

“Kornas-Pera menyiapkan upaya hukum dan juridis konstitusional untuk mempertahankan atau membesarkan BTN Syariah,” tambah Joni.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mendesak pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana akuisisi UUS BTN oleh BSI. Pasalnya, UUS BTN adalah satu-satunya bank syariah yang fokus di perumahan.

Saat ini, permintaan pembiayaan syariah pembelian rumah MBR ini terus meningkat sehingga prosentase pembiayaan subsidi terus ditambah.

“Kalau nanti UUS BTN digabung atau dilebur ke bank lain, maka tinggal BTN konvensional sendirian yang fokus pada pembiayaan rumah subsidi. Padahal persentase penyaluran KPR FLPP bersubsidi justru seharusnya ditambah termasuk bank fokusnya,” jelas dia.

Di tambah lagi, sebagian developer rumah MBR ini merupakan kalangan UMKM yang tentu membutuhkan pembiayaan. Adapun pembiayaan kredit konstruksi dan kepemilikan tanah ini sebagaian besar berasal dari BTN dan UUS BTN.
Oleh karena itu, jika tidak ada kredit untuk developer rumah subsidi, maka tidak akan berdampak pada realisasi pembangunan rumah rakyat.

“Sekali lagi ini mohon dipertimbangkan ulang, sehingga pembiayaan perumahan terlebih untuk MBR tidak mengalami stagnasi. Pengadaan rumah rakyat ini dijamin konstitusi dan mayoritas yang membutuhkan adalah para pekerja/buruh,” tandas Totok. (R-3)