Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti membuka kegiatan Webinar Nasional Persatuan Alumni (PA) GMNI dengan tema 'Kemiskinan Ekstrim di Indonesia: Menelaah Model, Strategi dan Solusinya'.
Novita menyampaikan perlu adanya sinergitas dari elemen terkait dan seluruh masyarakat Indonesia dalam penyelesaian kemiskinan.
“Pemerintah sudah memberikan anggaran stimulan, anggaran program serta infrastruktur. Tetapi perlu adanya sinergitas dan dukungan seluruh elemen sehingga permasalahan ini terentaskan dan memperoleh target yang maksimal,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut dikutip Parlementaria.
Anggota Komisi V DPR RI itu juga menyampaikan mayoritas masyarakat miskin terdapat di pedesaan dengan persentase sebesar 70 persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19, membuat masyarakat miskin menjadi miskin ekstrim.
Baca juga : Asosiasi Dukung Penerbitan CBDC oleh Bank Indonesia
Perlu diketahui, jelasnya, kategori miskin ekstrim adalah bagi masyarakat yang penghasilannya tidak lebih dari USD1,9 per harinya.
“Tadi kita juga mengundang narasumber dari Kementerian Desa, Bappenas, akademisi dan masukkan langsung dari masyarakat melalui virtual meeting. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena kemiskinan menjadi permasalahan bangsa yang juga menjadi permasalahan kita semua, bukan hanya lembaga eksekutif, legislatif, organisasi dan masyarakat,” pungkas Ketua Bidang Maritim dan Pedesaan PA GMNI itu.
Hadir secara fisik dan virtual Sekjen PA GMNI Dr. Abdy Yuhana, Direktur Pembangunan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa PDTT Teguh Hadi Sulistiono, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Maliki, Guru Besar Bidang Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang Prof. Dr. Imam Mukhli dimoderatori Peneliti Kepakaran Studi Masyarakat dan Sosiologi Pusat Penelitian Setjen DPR RI Dr. Rohani Budi Prihatin. (RO/OL-7)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved