Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan seluruh kepala daerah di Tanah Air untuk bekerja lebih cepat dalam menerbitkan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Saat ini, melalui program Online Single Submission (OSS) yang digagas Kementerian Investasi/BKPM, izin yang keluar mencapai 8 ribu per hari.
Angka tersebut sejatinya sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, ketika belum ada terobosan OSS. Saat itu, per hari, hanya sekitar 2 ribu NIB yang diterbitkan.
Baca juga: Kadin Kumpulkan UMKM untuk Jadi Mitra Negara B20
"Tapi yang saya minta bukan 8 ribu per hari. Yang saya minta adalah 100 ribu izin per hari. Itu harus keluar dan itu tanggung jawab kepala daerah untuk mendorong UMKM memiliki izin. Ini tidak dipungut biaya sama sekali," tegas Jokowi, sapaan akrabnya, Rabu (13/7).
Menurut Kepala Negara, akselerasi harus dilakukan. Sebab, jumlah pelaku UMKM di Indonesia sangat banyak. Pada akhir 2021, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat 65,4 juta pelaku usaha yang masuk golongan tersebut.
Kontribusi sektor UMKM terhadap PDB setiap tahun pun sangat besar, yakni rata-rata 61%. Sektor UMKM juga menyerap 97% dari total keseluruhan tenaga kerja di Tanah Air.
Baca juga: Kunjungi Wakatobi, Presiden Tinjau Pameran Produk UMKM
"Kontribusi UMKM besar sekali. Oleh sebab itu, kalau pemerintah tidak mengurus UMKM, itu keliru, salah besar," sambung Presiden.
Jika para pelaku UMKM sudah memilik NIB, langkah untuk melebarkan bisnis akan semakin mudah. Pasalnya, NIB merupakan salah satu syarat yang diwajibkan untuk mengajukan pinjaman modal ke perbankan.
"Yang namanya izin ini penting sekali," tutup Jokowi.(OL-11)
Ibu Irma, nasabah PNM Mekaar di Ciparay, membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk produktif.
Program revitalisasi sekolah tak hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga menyerap 238 ribu tenaga kerja dan menggerakkan 58 ribu UMKM di daerah.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat ekosistem industri halal di wilayah tersebut guna meningkatkan daya saing global industri dan UMKM.
PENELITI Indef mengatakan, kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, tetapi berisiko menghambat perekonomian.
SEKRETARIAT Wakil Presiden (Setwapres) mendorong adanya standarisasi indikator "naik kelas" bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang dikelola oleh perempuan.
SOLUSI pendanaan cepat melalui GrabModal by OVO Finansial telah hadir sebagai dukungan nyata bagi mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
PEMBATASAN usaha hiburan selama Ramadan 1447 Hijriah di Kota Batam tidak hanya berdampak pada jam operasional, tetapi juga memaksa pelaku usaha menyusun ulang strategi bisnis.
Persetujuan tersebut disampaikan melalui surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada Menteri HAM Natalius Pigai.
KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha (merchant) agar tidak menolak pembayaran menggunakan uang tunai (Rupiah).
Sebagai kota industri dan perdagangan internasional, Batam sangat dipengaruhi oleh fluktuasi kurs, terutama Dolar Singapura (SGD) dan Dolar Amerika Serikat (USD).
Apindo mendukung penggunaan formula yang sebenarnya sudah diatur dalam PP tersebut, bahkan sudah diperkuat oleh putusan MK No 168/2023.
Hilda Kusuma Dewi terpilih sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Barat. Hilda mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved