Indonesia Kucurkan US$50 Juta untuk Pencegahan, Kesiapsiagaan, Respons Pandemi

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang mengepalai Pertemuan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 (JFHMM) Pertama, menyampaikan komitmen kontribusi dari lima negara dan satu lembaga internasional untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (PPR). Dana Perantara Keuangan (FIF) untuk Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respons (PPR) Pandemi di bawah pengawasan Bank Dunia dan panduan teknis dari WHO. 

Selain Bank Dunia dan WHO, organisasi pembangunan, badan-badan PBB, dan bank pembangunan multilateral lain diharapkan bergabung dalam FIF. FIF akan membangun arsitektur kesehatan global untuk PPR sesuai konteks Peraturan Kesehatan Internasional (IHR 2005) dengan peran sentral WHO dalam pengawasan dan teknis.

Budi menegaskan bahwa sejak awal pembentukannya, Gugus Tugas Gabungan Keuangan-Kesehatan G20 mendiskusikan lebih lanjut tentang FIF yang sebelumnya dikenalkan pada 2021 saat kepemimpinan Italia dalam Presidensi G20. "Saya percaya bahwa secara bersama-sama kita akan memiliki hasil konkret pada Oktober, termasuk peluncuran FIF dan mengoordinasikan kolaborasi platform," kata Budi.

Sekitar US$1,2 miliar komitmen kontribusi dari lima negara dan satu organisasi internasional. Indonesia berkomitmen memberikan kontribusi sebesar US$50 juta, Singapura US$10 juta, Amerika Serikat US$450 juta, Uni Eropa US$450 juta, Jerman US$52,7 juta, dan Wellcome Trust US$12,3 juta.

Tujuan FIF yaitu memberikan bantuan pendanaan untuk menutup jurang PPR pandemi sekaligus meningkatkan kapasitas negara-negara di bidang surveilans kesehatan, sistem laboratorium, tenaga kerja kesehatan, manajemen dan komunikasi kegawatdaruratan, serta keterlibatan komunitas. FIF juga bisa membantu memperkuat kapasitas ketahanan kesehatan secara regional maupun global dengan cara memperkuat fasilitas berbagai data, penyelarasan peraturan, hingga pengembangan, pembelian, distribusi, dan penyaluran alat dan bantuan kesehatan.

Sri Mulyani menyebut dana akan bersifat inklusif dan bisa diakses oleh negara dengan penghasilan rendah dan menengah. Targetnya FIF bisa diluncurkan pada musim gugur 2022. Prinsip utama FIF yaitu menambah dan memperkuat institusi yang sudah menjalankan pendanaan untuk PPR Pandemi dengan cara memanfaatkan sumber daya yang lebih luas dari sektor swasta, filantropi, dan bilateral. FIF juga bisa membantu negara-negara memberikan investasi lebih banyak pada PPR Pandemi dengan bekerja sama secara fleksibel dengan lembaga-lembaga lain sembari menyesuaikan ruang lingkup dan kebutuhan. FIF akan mengombinasikan inklusivitas dan ketangkasan dalam pengoperasian program yang transparan dan memiliki akuntabilitas.

Dewan Bank Dunia menyebut FIF akan mendanai investasi penting bagi penguatan PPR Pandemi dalam skala nasional, regional, dan global dengan fokus utama pada negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan tambahan sumber daya dan insentif bagi negara-negara untuk PPR pandemi, memperkuat kerja sama dengan para mitra, serta berguna sebagai platform untuk advokasi. Keberhasilan Indonesia sebagai pemimpin Presidensi G20 mengumpulkan komitmen kontribusi lebih dari US$1,2 juta mendapat tanggapan positif dari Presiden Bank  Dunia, David Malpass.

Baca juga: Bank Dunia Bentuk Dana Investasi untuk Hadapi Pandemi

"Saya bangga dengan dukungan yang luar biasa dari para pemegang saham untuk Dana Perantara Keuangan yang dikelola Bank Dunia. Bank Dunia ialah penyumbang dana terbesar untuk PPR pandemi yang aktif beroperasi di lebih dari 100 negara berkembang untuk memperkuat sistem kesehatan mereka. FIF juga akan memberikan tambahan dana jangka panjang untuk mendukung negara dan kawasan berpenghasilan rendah mempersiapkan diri menghadapi pandemi selanjutnya," ungkap Presiden Bank Dunia David Malpass.

Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan WHO akan memainkan peran penting dalam FIF dan berkolaborasi erat dengan Bank Dunia. "Akses terhadap pembiayaan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan pandemi sangat penting. Covid-19 mengungkap lebarnya jurang kapasitas penanganan pandemi. Kehadiran Dana Perantara Keuangan bisa mengatasinya secara koheren sebagai bagian dari arsitektur global kesiapsiagaan dan respons darurat kesehatan," tuturnya.

Dalam pertemuan itu juga disetujui verifikasi internasional terkait sertifikat vaksinasi covid-19 dan protokol kesehatan untuk mempermudah mobilitas. Juga dibahas pengembangan Pusat Manufaktur dan Penelitian Global untuk PPR, terutama produksi vaksin, obat-obatan, dan alat diagnosis di negara-negara berkembang. (RO/OL-14)