FRAKSI Partai Demokrat DPR RI menyampaikan beberapa catatan kritis untuk menjadi perhatian pemerintah terkait RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7).
Pertama, pemerintah perlu fokus untuk melaksanakan program prioritas dan program yang memberikan efek langsung terhadap masyarakat daripada melaksanakan program kebijakan yang manfaatnya baru bisa dirasakan oleh masyarakat di masa mendatang.
Fraksi Demokrat menilai, dalam situasi pemulihan ekonomi, kebijakan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat lebih dibutuhkan agar meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi.
Kedua, terkait pelaksanaan APBN 2021. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam melaksanakan kegiatan penganggaran tahun 2022 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban agar setiap belanja pemerintah terlaksana secara efektif dan efisien.
Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5%
Ketiga, dalam pandangan Fraksi Demokrat yang disampaikan melalui juru bicaranya, Anggota DPR RI Suhardi Duka, yakni menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2021 yang terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) permasalahan terkait kelemahan pengendalian Internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan atas pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mengapresiasi hasil pemeriksaan yang menghasilkan predikat Opini Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2021.
Fraksi Demokrat mengungkapkan, pencapaian tersebut diharapkan dapat terus dijaga dan dipertahankan guna memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa APBN dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.
Ke depannya diharapkan evaluasi hasil dari target-target yang ada dalam program Prioritas Nasional TA 2021 dapat menjawab tantangan dalam peningkatan pertumbuhan, pengelolaan utang yang lebih baik, serta upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran. (RO/OL-09)
