Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
FRAKSI Partai Demokrat DPR RI menyampaikan beberapa catatan kritis untuk menjadi perhatian pemerintah terkait RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7).
Pertama, pemerintah perlu fokus untuk melaksanakan program prioritas dan program yang memberikan efek langsung terhadap masyarakat daripada melaksanakan program kebijakan yang manfaatnya baru bisa dirasakan oleh masyarakat di masa mendatang.
Fraksi Demokrat menilai, dalam situasi pemulihan ekonomi, kebijakan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat lebih dibutuhkan agar meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi.
Kedua, terkait pelaksanaan APBN 2021. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam melaksanakan kegiatan penganggaran tahun 2022 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban agar setiap belanja pemerintah terlaksana secara efektif dan efisien.
Baca juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5%
Ketiga, dalam pandangan Fraksi Demokrat yang disampaikan melalui juru bicaranya, Anggota DPR RI Suhardi Duka, yakni menanggapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2021 yang terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) permasalahan terkait kelemahan pengendalian Internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan atas pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mengapresiasi hasil pemeriksaan yang menghasilkan predikat Opini Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2021.
Fraksi Demokrat mengungkapkan, pencapaian tersebut diharapkan dapat terus dijaga dan dipertahankan guna memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa APBN dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.
Ke depannya diharapkan evaluasi hasil dari target-target yang ada dalam program Prioritas Nasional TA 2021 dapat menjawab tantangan dalam peningkatan pertumbuhan, pengelolaan utang yang lebih baik, serta upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran. (RO/OL-09)
Dalam safari politik di Gor Goyong Royong, Subang, Jumat (12/1), SBY menyatakan tekadnya untuk mengembalikan kejayaan partai selama 10 tahun terakhir.
Ada 15 calon kepala daerah yang sudah mendapatkan surat tugas menjadi calon kepala daerah
Heru Budi tidak tertarik saat namanya diusulkan Partai Demokrat untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.
AHY menjelaskan Zulkiflimansyah merupakan gubernur petahana. Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dianggap telah membawa kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat NTB.
AHY menjelaskan, Khofifah merupakan tokoh perempuan yang tidak hanya dikenal di Jawa Timur, namun juga dikenal secara nasional.
Partai Demokrat memberikan surat rekomendasi kepada Dadang Supriatna dan artis Ali Syakieb untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Bandung, Jawa Barat.
Rapat kali ini untuk mendapatkan kesepakatan, baik muatan maupun rumusan substantife pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
Khusus kepada DPR, mohon kaji ulang secara mendalam RUU HIP ini agar kita tidak mengalami distorsi sejarah dan salah konsep mengenai ideologi dan haluan.
TAKHTA itu menggoda. Sama halnya dengan wanita dan harta. Karena itu, ada kearifan lokal di negeri ini yang mewanti-wanti hati-hati dengan perkara tiga 'ta' (takhta, harta, dan wanita).
RANCANGAN Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)masih dibahas oleh Komisi I DPR RI
Tidak semua usulan DPR dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disetujui pemerintah. Jokowi menegaskan tidak ingin KPK diperlemah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved