Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni melakukan upaya evalusi program tol laut. Komisi V beranggapan program tol laut harus dievalusi, mengingat sudah berlangsung selama delapan tahun tapi belum memberikan dampak positif bagi keekonomian warga negara.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi program tol laut.
"Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tol laut dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah serta hasilnya dilaporkan kepada Komisi V DPR RI," tandas Andi Iwan saat memimpin rapat, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (5/7).
Saat berlangungnya rapat beberapa anggota Komisi V mengungkapkan bahwa tol laut dianggap belum bisa mengatasi disparitas harga barang di wilayah Indonesia Timur, termasuk ketersediaan barang.
Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengindikasi terjadi penyimpangan di program tol laut ini dengan temuan adanya kelebihan pembayaran subsidi kepada operator.
Baca juga: DPR Apresiasi Gerakan BISA dan Wisata Edukasi Kampung Kang Bejo
Dalam rapat ini Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo dan PT Pelni agar meningkatkan koordinasi dalam rangka mendukung aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut, termasuk pengawasan dan audit secara berkala terhadap semua moda transportasi laut.
Oleh sebab itu Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni untuk memperhatikan masukan dan saran Komisi V DPR, seperti melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif penumpang dan barang muatan.
Komisi V DPR meminta agar, antar pemangku kepentingan meningkatkan koordinasi, termasuk dengan Pemda setempat dalam mendukung angkutan laut perintis.
Komisi V DPR juga meminta agar Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni membuat terobosan skema untuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perhubungan laut.
Selain itu juga agar para pemangku kepentingan mengoptimalkan kegiatan jasa pelabuhan dengan melibatkan peran penyedia jasa setempat.
Lebih lanjut Komisi V DPR meminta untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi KNKT untuk meminimalisir kecelakaan pada ransportasi laut. Bahkan Komisi V meminta agar meningkatkan pogram padat karya tunai di sektor Perhubungan Laut. (RO/OL-09)
MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi secara langsung memantau proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali.
Kemenhub melaporkan hingga pukul 10.00 WIB, Kamis (3/7), sebanyak 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 32 penumpang selamat dari insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya.
Dampak dari penurunan biaya aplikasi sangat bergantung pada bagaimana struktur biaya tersebut dirancang dan diimplementasikan oleh perusahaan penyedia layanan.
(Aptrindo) kecewa dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait aturan larangan kendaraan over dimension and over load (ODOL). Aptrindo meminta seluruh pihak dilibatkan
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait ancaman peledakan bom terhadap pesawat Saudi Airlines yang mengangkut ratusan jamaah haji asal Indonesia.
DIREKTUR Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa memastikan ancaman bom yang ditujukan terhadap pesawat Saudia Airlines nomor penerbangan SVA 5688 adalah hoaks.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan tujuan utama program Tol Laut adalah mengurangi disparitas harga barang di berbagai wilayah, khususnya di Indonesia bagian timur.
Menhub Budi Karya Sumadi optimistis program tol laut bakal berlanjut di masa pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Program tol laut merupakan salah satu program strategis yang bertujuan untuk melancarkan distribusi logistik antarwilayah, dan menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok.
Direktur Pelni pantau langsung layanan penumpang kapal kelas ekonomi
Pertamina meminta kepada Kemenhub memverifikasi pembuatan rekomendasi penetapan daerah terlarang terbatas untuk memastikan keamanan dan keselamatan operasi kapal di perairan Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved