Selasa 05 Juli 2022, 11:40 WIB

Komisi V DPR Minta Ditjen Perhubungan Laut untuk Evaluasi Program Tol Laut

mediaindonesia.com | Ekonomi
Komisi V DPR Minta Ditjen Perhubungan Laut untuk Evaluasi Program Tol Laut

Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi program tol laut.

 

Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni melakukan upaya evalusi program tol laut. Komisi V beranggapan program tol laut harus dievalusi, mengingat sudah berlangsung selama delapan tahun tapi belum memberikan dampak positif bagi keekonomian warga negara.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi program tol laut.

"Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tol laut dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah serta hasilnya dilaporkan kepada Komisi V DPR RI," tandas Andi Iwan saat memimpin rapat, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (5/7).

Saat berlangungnya rapat beberapa anggota Komisi V mengungkapkan bahwa tol laut dianggap belum bisa mengatasi disparitas harga barang di wilayah Indonesia Timur, termasuk ketersediaan barang.

Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengindikasi terjadi penyimpangan di program tol laut ini dengan temuan adanya kelebihan pembayaran subsidi kepada operator.

Baca juga: DPR Apresiasi Gerakan BISA dan Wisata Edukasi Kampung Kang Bejo

Dalam rapat ini Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo dan PT Pelni agar meningkatkan koordinasi dalam rangka mendukung aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut, termasuk pengawasan dan audit secara berkala terhadap semua moda transportasi laut.

Oleh sebab itu Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni untuk memperhatikan masukan dan saran Komisi V DPR, seperti melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif penumpang dan barang muatan.

Komisi V  DPR meminta agar, antar pemangku kepentingan meningkatkan koordinasi, termasuk dengan Pemda setempat dalam mendukung angkutan laut perintis.

Komisi V DPR juga meminta agar Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni membuat terobosan skema untuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perhubungan laut.

Selain itu juga agar para pemangku kepentingan mengoptimalkan kegiatan jasa pelabuhan dengan melibatkan peran penyedia jasa setempat.

Lebih lanjut Komisi V DPR meminta untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi KNKT untuk meminimalisir kecelakaan pada ransportasi laut. Bahkan Komisi V meminta agar meningkatkan pogram padat karya tunai di sektor Perhubungan Laut.  (RO/OL-09)

Baca Juga

Dok Gojek

Ikuti Kemenhub, Gojek Tunda Kenaikan Tarif Ojol

👤Insi Nantika Jelita 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 23:54 WIB
Kenaikan antara lain, biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.600/km, biaya jasa batas atas sebesar...
Antara

Menteri ESDM Minta PT Vale Tingkatkan Produksi Nikel

👤Insi Nantika Jelita 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 22:33 WIB
PT Vale Indonesia memiliki satu fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di Sorowako dengan kapasitas 70.000 ton nikel...
Dok PLN

PLN Kebut Penataan Infrastruktur Kelistrikan G20 di Bali

👤Insi Nantika Jelita 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 21:55 WIB
Saat ini progres tersebut mencapai 88,6 untuk pengamanan kelistrikan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya