Selasa 05 Juli 2022, 11:40 WIB

Komisi V DPR Minta Ditjen Perhubungan Laut untuk Evaluasi Program Tol Laut

mediaindonesia.com | Ekonomi
Komisi V DPR Minta Ditjen Perhubungan Laut untuk Evaluasi Program Tol Laut

Ist/DPR
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi program tol laut.

 

Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni melakukan upaya evalusi program tol laut. Komisi V beranggapan program tol laut harus dievalusi, mengingat sudah berlangsung selama delapan tahun tapi belum memberikan dampak positif bagi keekonomian warga negara.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi program tol laut.

"Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tol laut dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah serta hasilnya dilaporkan kepada Komisi V DPR RI," tandas Andi Iwan saat memimpin rapat, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (5/7).

Saat berlangungnya rapat beberapa anggota Komisi V mengungkapkan bahwa tol laut dianggap belum bisa mengatasi disparitas harga barang di wilayah Indonesia Timur, termasuk ketersediaan barang.

Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengindikasi terjadi penyimpangan di program tol laut ini dengan temuan adanya kelebihan pembayaran subsidi kepada operator.

Baca juga: DPR Apresiasi Gerakan BISA dan Wisata Edukasi Kampung Kang Bejo

Dalam rapat ini Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo dan PT Pelni agar meningkatkan koordinasi dalam rangka mendukung aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut, termasuk pengawasan dan audit secara berkala terhadap semua moda transportasi laut.

Oleh sebab itu Komisi V DPR meminta Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni untuk memperhatikan masukan dan saran Komisi V DPR, seperti melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif penumpang dan barang muatan.

Komisi V  DPR meminta agar, antar pemangku kepentingan meningkatkan koordinasi, termasuk dengan Pemda setempat dalam mendukung angkutan laut perintis.

Komisi V DPR juga meminta agar Ditjen Perhubungan Laut, PT Pelindo, dan PT Pelni membuat terobosan skema untuk peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perhubungan laut.

Selain itu juga agar para pemangku kepentingan mengoptimalkan kegiatan jasa pelabuhan dengan melibatkan peran penyedia jasa setempat.

Lebih lanjut Komisi V DPR meminta untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi KNKT untuk meminimalisir kecelakaan pada ransportasi laut. Bahkan Komisi V meminta agar meningkatkan pogram padat karya tunai di sektor Perhubungan Laut.  (RO/OL-09)

Baca Juga

Dok. Bank Muamalat

Juara Kompetisi MIKIR, Mahasiswa Ini Jadi Direktur Eksekutif Selama Sehari

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Minggu 01 Oktober 2023, 22:15 WIB
Fathmah menerima hadiah prestisius dari Muamalat Institute yaitu bisa mendapatkan kesempatan untuk datang ke Jakarta menjadi Direktur...
Ist/DPR

Cegah Tarif Listrik Naik, DPR Pastikan Power Wheeling Tak Masuk RUU EBET

👤Media Indonesia 🕔Minggu 01 Oktober 2023, 20:31 WIB
Power wheeling merupakan mekanisme yang dapat memudahkan transfer energi listrik dari pembangkit swasta ke fasilitas operasi milik negara...
MI/Andhika Prasetyo

Sulit Balik Modal, Pemerintah Dinilai Gamang Tentukan Tarif Kereta Cepat Whoosh

👤Insi Nantika Jelita 🕔Minggu 01 Oktober 2023, 19:55 WIB
proyek strategis nasional itu bisa balik modal dalam kurun waktu 38 tahun setelah resmi beroperasi secara komersial dengan perhitungan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

MI TV

Selengkapnya

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya