Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo meluncurkan gerakan disinfeksi nasional dalam upaya pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK). Langkah ini diinisiasi Kementerian Pertanian yang didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Palang Merah Indonesia (PMI).
"Saya bersama BNPB, bersama PMI hari ini melepas Gerakan Disinfeksi Nasional untuk pengendalian PMK yang menyerang ternak kita di 19 provinsi yang ada. Kerjasama dengan BNPB, kerjasama dengan PMI dan semua pihak dibutuhkan dalam menghadapi serangan wabah seperti ini,"ucap Mentan saat diwawancarai usai acara Launching Gerakan Disinfeksi Nasional PMK di Kampus Kementan, Jakarta, Kamis (30/6).
Mentan menambahkan, penanganan wabah PMK yang menyerang ternak khususnya sapi dapat menyebar melalui kontak langsung dengan ternak yang sudah terinfeksi, dengan alat atau barang bahkan bisa menyebar juga melalui udara sehingga lalu lintas dan pemeriksaan ternak harus dilakukan secara ketat.
"Oleh karena itu melalui sinergi lintas kementerian/lembaga bersama seluruh gubernur dan bupati dilapangan kita percaya PMK dapat kita tangani dengan baik,"tambah Syahrul.
Lebih lanjut, Syahrul menyampaikan, kolaborasi dalam penanganan PMK menjadikan upaya pengendalian lebih cepat dan lebih tanggap dengan langkah extradionary yang disusun secara bersama diantaranya dengan BNPB, PMI, Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Perhubungan.
"Kita berharap BNPB lebih gencar menyebarkan kebutuhan obat - obatan dan vaksin. Insyahallah Kementan dan BNPB berharap sebelum Idul Qurban, 800 ribu dosis vaksin sudah berada didaerah dan sudah disuntikkan perhari secara bertahap di daerah yang sudah kita data,"ucap Mentan.
Bersamaan, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan siap mendukung langkah Kementan dalam penanganan PMK. Dalam hal ini BNPB diberikan tugas untuk memperkuat upaya Kementan bisa berjalan lebih cepat dilapangan.
Baca juga : Pemerintah Kantongi Tiga Juta Dosis Vaksin untuk Percepat Penanganan PMK
"Suatu kehormatan bagi BNPB untuk bisa mendukung upaya Kementan dilapangan dan tugas ini akan kami emban semaksimal mungkin Pak Menteri untuk membantu Kementerian Pertanian menangani PMK,"ucap Suharyanto.
Suharyanto menyebutkan BNPB akan fokus dalam membantu upaya Kementan sesuai tanggung jawab yang diberikan tanpa mengubah langkah Kementan dalam penanganan PMK yang sudah susun sebelumnya.
Menurut Suharyanto strategi Kementan sudah tepat dalam penanganan PMK sehingga perlu tim untuk mempercepat aktualisasi dilapangan.
"Kami sangat senang dilibatkan dalam kegiatan desinfeksi kepada peternakan petenakan diseluruh Indonesia. Mudah mudahan meskipun kami terbatas namun kami siap baik tenaga dan materiil mensukseskan kegiatan ini,"kata Suharyanto.
Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial PMI Sibroh Malisi menyampaikan, pihaknya siap mendukung upaya pemerintah dalam penanganan PMK hingga ke pelosok negeri yang tersebar merata di 34 Provinsi. PMI bekerja bersama pemerintah sehingga masyarakat terus merasa aman dan nyaman khususnya dalam mengkonsumsi daging ternak.
"Pengalaman kita dalam penangan Covid -19 sudah kita upayakan dan kita akan turun langsung mendukung Kementan dan BNPB di lapangan,"kata Sibroh.
Sebagai informasi Kementan memberikan bantuan disinfektan sebanyak 1,05 juta liter dan spuit sebanyak 800 ribu pcs, sedangkan bantuan lainnya berupa obat-obatan sebanyak 203 ribu dosis dan handspyer sebanyak 2 ribu unit. (RO/OL-7)
Vaksinasi PMK bertujuan untuk memberikan penguat anti-PMK atau vaksin guna mencegah ternak dari penularan PMK.
Kunjungan PDHI sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap upaya deteksi dini penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tengah diwaspadai menjelang Iduladha.
Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H/2025 M, Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban.
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
JELANG Hari Raya Idul Adha, Pemkab Tuban, Jatim, meningkatkan pengawasan mobilitas ternak antarprovinsi.
Pemkab Bandung Barat membentuk Satgas Penanganan PMK yang terdiri dari unsur pemerintah, TNI, Polri, asosiasi peternakan, dan sektor swasta.
Vaksinasi PMK bertujuan untuk memberikan penguat anti-PMK atau vaksin guna mencegah ternak dari penularan PMK.
Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi penyakit PMK.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bengkulu, menerima sebanyak 19.500 dosis alokasi vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dari pemerintah pusat pada Januari 2026.
AFFA menggelar aksi damai di depan Plataran Hutan Kota, menyerukan agar perusahaan hotel mewah Plataran Group segera berkomitmen terhadap kebijakan telur bebas sangkar.
HINGGA bulan Mei 2025, Wabah Virus mematikan African Swine Fever (ASF), telah menewaskan 1569 ekor hewan ternak babi milik warga Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pemprov Jatim menyiapkan 2.598 orang petugas pemeriksa kesehatan hewan ternak kurban baik pemeriksaan sebelum pemotongan dan pemeriksaan sesudah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved