DEPUTI Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Lampung, Aprianus John Risnad, menilai edukasi literasi keuangan pada masyarakat perlu dilakukan selain sebagai instrumen dalam meningkatkan indeks literasi keuangan juga sebagai tindakan preventif.
Hal itu diperlukan agar tidak mudah percaya dan tertipu dengan entitas atau pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan masyarakat dalam menggunakan produk jasa keuangan.
"Penting pemberian edukasi literasi keuangan kepada masyarakat agar mereka dapat mengelola keuangan dengan bijak, dapat membedakan keinginan dan kebutuhan," ujar Aprianus John Risnad pada acara sosialisasi literasi dan inklusi keuangan dalam rangka Survei Nasional Listerasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 di Lampung Tengah, Selasa (28/6). Acara tersebut antara lain dihadiri Buoati Lampung Tengah Musa Ahmad.
Ia menjelaskan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%.
"Meski tergolong rendah, angka tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2016, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 29,7% dan indeks iklusi keuangan sebesar 67,8%. Hal itu menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan lembaga jasa keuangan formal. Padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan," jelasnya.
Baca juga: BI Lampung Terus Dorong Transaksi Nontunai
SNLIK 2022, sebutnya, merupakan survei keempat dengan responden lebih banyak dari sebelumnya dan sebaran wilayah yang lebih luas, yaitu 15.634 responden berusia 15 tahun ke atas di 34 provinsi dan tersebar di 76 kabupaten/kota. Diharapkan pada SNLIK 2022, lanjutnya, dapat diperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan survei sebelumnya. (OL-14)
