Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
DEPUTI Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Lampung, Aprianus John Risnad, menilai edukasi literasi keuangan pada masyarakat perlu dilakukan selain sebagai instrumen dalam meningkatkan indeks literasi keuangan juga sebagai tindakan preventif.
Hal itu diperlukan agar tidak mudah percaya dan tertipu dengan entitas atau pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan masyarakat dalam menggunakan produk jasa keuangan.
"Penting pemberian edukasi literasi keuangan kepada masyarakat agar mereka dapat mengelola keuangan dengan bijak, dapat membedakan keinginan dan kebutuhan," ujar Aprianus John Risnad pada acara sosialisasi literasi dan inklusi keuangan dalam rangka Survei Nasional Listerasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 di Lampung Tengah, Selasa (28/6). Acara tersebut antara lain dihadiri Buoati Lampung Tengah Musa Ahmad.
Ia menjelaskan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%.
"Meski tergolong rendah, angka tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2016, yaitu indeks literasi keuangan sebesar 29,7% dan indeks iklusi keuangan sebesar 67,8%. Hal itu menunjukkan masyarakat Indonesia secara umum belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan lembaga jasa keuangan formal. Padahal literasi keuangan merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan individu, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan," jelasnya.
Baca juga: BI Lampung Terus Dorong Transaksi Nontunai
SNLIK 2022, sebutnya, merupakan survei keempat dengan responden lebih banyak dari sebelumnya dan sebaran wilayah yang lebih luas, yaitu 15.634 responden berusia 15 tahun ke atas di 34 provinsi dan tersebar di 76 kabupaten/kota. Diharapkan pada SNLIK 2022, lanjutnya, dapat diperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan survei sebelumnya. (OL-14)
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperluas inklusi keuangan syariah guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai program dengan mengenalkan produk layanan jasa keuangan syariah.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berencana meninjau ulang aturan pengelolaan rekening bank, termasuk rekening pasif atau dormant.
PPATK dan OJK harus memberikan penjelasan yang rinci soal pemblokiran rekening dormant atau yang tidak aktif digunakan selama tiga bulan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) terkait status red notice atas nama Adrian Asharyanto Gunadi.
Di tengah peningkatan penyaluran kredit, kualitas kredit tetap terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,22% dan NPL net sebesar 0,84%.
PT Dupoin Futures Indonesia secara resmi terdaftar sebagai Pelaku Derivatif Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) di bawah pengawasan Bank Indonesia.
Literasi keuangan bukan hanya penting di kota besar seperti Jakarta, tetapi juga bagi masyarakat di daerah-daerah.
Berdasarkan survei Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 2023, 9 dari 10 pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap memasuki masa pensiun
Mahasiswa diajak mengenali lebih dalam cara kerja platform fintech peer-to-peer (P2P) lending, dan mengenal risiko dan manfaat dari pemanfaatan teknologi finansial.
Sepanjang Januari hingga Mei 2025, layanan ini membukukan 443 juta transaksi, didukung oleh 1,19 juta agen yang tersebar di 67.013 desa di seluruh Indonesia.
Lo Kheng Hong menekankan mahasiswa agar tidak mudah tergiur janji keuntungan cepat. Karena itu pentingnya kesabaran dalam berinvestasi.
Orangtua, pendidik, dan berbagai lembaga kini mulai menyasar kalangan anak dan remaja untuk menanamkan literasi keuangan yang bisa menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved