Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan memiliki neraca keuangan sehat setelah lolos dari kebangkrutan dengan disahkannya proposal perdamaian melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Hasil negosiasi yang didapat dengan kreditur pun berdampak dalam penurunan kewajiban utang perseroan itu.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau biasa disapa Tiko menuturkan, porsi utang Garuda terbesar selama ini menyasar pada besarnya jumlah pesawat yang disewa yang tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Terlebih kondisi pandemi menyerang.
"Hasil PKPU ini penting karena menurunkan liabilitas utang dalam neraca Garuda, sehingga neracanya lebih sehat. Selama bertahun-tahun Garuda sulit mendapat profitabilitas karena memang jumlah pesawat banyak, leasing terlalu mahal," kata Tiko dalam konferensi pers, Selasa (28/6).
Ia mengatakan salah satu hasil PKPU ialah Garuda negoisasi proporsi biaya sewa pesawat atau lease rate yang menurun sesuai standar pasar (market standard). Hal ini tentu bisa memperlancar proses restrukturisasi maskapai nasional itu.
Dalam paparanya, Tiko menerangkan, untuk pesawat berbadan lebar atau wide body jenis A330-303, Garuda berhasil menurunkan biaya sewa sebesar 65% dari US$1,1 juta per bulan menjadi US$388 ribu. Untuk jenis pesawat A330-200 mengalami penurunan lease rate 70% dari US$882 ribu menjadi US$265 ribu, serta pesawat jenis B777-300 juga menurun biaya sewa hingga 69% dari US$1,5 juta menjadi US$484 ribu.
Baca juga: Selain Pemerintah, Garuda Incar Suntikan Investor Asing
Sementara, untuk biaya sewa per bulan pun pada pesawat narrow body untuk jenis pesawat B737-800 mengalami penyusutan 35% dari US$330 ribu menjadi US$215 ribu dan jenis pesawat A320-200 juga mengalami penurunan biaya sewa 35% dari US$330 ribu menjadi US$214 ribu.
"Kita tidak hanya memangkas utang. Tapi, menurunkan biaya leasing (sewa pesawat), sehingga leasing kita bisa sama dengan rate leasing airline lainnya. Karena sebelum covid-19, leasing Garuda salah satu yang termahal di dunia. Ini bisa jadi basis untuk profitabilitas," jelas Tiko.
Ia mengatakan, total agregat penurunan utang di neraca Garuda mencapai 50%, yakni dari US$10,1 miliar sebelum proses restrukturisasi menjadi US$5,1 miliar setelah proses restrukturisasi. Pemotongan present value (PV) utang Garuda juga sebesar 81%.
"Kami ingin Garuda tahun depan ekuitasnya sudah positif lagi. Memang untuk perusahaan yang sehat harus ke sana. Saya rasa ini prestasi teman-teman (Garuda) bisa meyakinkan kreditur memberi keleluasan pengurangan utang agar neraca kita lebih sehat," pungkasnya.
Dalam hasil voting penundaan kewajiban pembayaran utang Garuda pada, Jumat (17/6), diumumkan bahwa dari 365 kreditur konkuren yang hadir dalam voting, baik secara offline maupun daring, 347 kreditur konkuren yang menyetujui rencana perdamaian Garuda atau mengantongi 97,46% suara. (A-2)
Seluruh prosedur keselamatan dijalankan sesuai standar operasional. Pilot dinilai mampu mengendalikan situasi hingga pesawat mendarat dengan aman di Sydney.
Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Glenny H Kairupan menegaskan tidak ada awak kabin yang mengalami cedera serius dalam insiden turbulensi penerbangan GA 712 rute Jakarta–Sydney.
Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu, menyoroti penataan manajemen dan arah transformasi baru Garuda Indonesia pascapengangkatan direksi baru.
Penyelamatan Garuda harus dimulai dari sektor operasional yang selama ini membebani keuangan. Proses pemulihan penuh membutuhkan waktu dua tahun.
Suntikan dana ini akan memperkuat struktur permodalan dan memastikan keberlanjutan pencatatan saham Garuda di Bursa Efek Indonesia.
Setiap pelanggan dapat melakukan satu kali penukaran pada setiap skema mulai dari 30.000, 150.000, dan 300.000 poin.
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved