Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Temui Moeldoko, Petani Sawit Keluhkan Harga TBS yang Masih Anjlok

Indriyani Astuti
25/6/2022 14:22
Temui Moeldoko, Petani Sawit Keluhkan Harga TBS yang Masih Anjlok
Ilustrasi petani membawa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di area perkebunan.(Antara)

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menerima kedatangan petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) pada Sabtu (25/6) ini. 

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Apkasindo Gulat Menurung menyampaikan berbagai persoalan petani sawit, terutama anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) Sawit. 

Berdasarkan data posko pengaduan Apkasindo di 22 provinsi per 23 Juni, harga TBS sekitar Rp1.127 per kilogram (kg) untuk petani swadaya dan Rp2.002 per kg untuk petani bermitra.

Baca juga: Disurati Menko Luhut, BPKP Mulai Audit Perusahaan Sawit

“Harga ini 24–57% di bawah harga normal, jika berdasarkan harga penetapan Dinas Perkebunan di 22 provinsi tersebut. Kondisi ini memberikan multiplayer effect pada petani,” ungkap Gulat.

Menurut dia, penyebab anjloknya harga TBS karena besarnya pajak ekspor. Seperti, Bea Keluar (BK), Pungutan Ekspor (PE) BPDPKS, pemenuhan wajib pasok dan harga domestic price obligation (DPO), serta domestic market obligation (DMO)

Adapun besaran sejumlah pajak ekspor juga dibebankan kepada petani. “Akibatnya, meski harga CPO Rotterdam per 23 Juni 2022 mencapai US$1.450 per ton, petani hanya bisa menikmati harga TBS Rp1.027–2.002 per kg," jelasnya.

"Bahkan, untuk petani yang hanya bisa menjual ke pengepul, TBS hanya dihargai Rp400 per kg,” imbuh Gulat.

Baca juga: Apkasindo: Harga Internasional Baik tapi Harga TBS Turun, Itu Konslet

Di sisi lain, pabrik kelapa sawit (PKS) harus membeli TBS petani. Namun, industri pengolahan lambat dalam menyerap CPO PKS. “Jadi, anjloknya harga TBS petani karena besaran beban dari CPO dan lambatnya ekspor,” pungkas dia.

Pihaknya juga meminta pemerintah menjadikan pemenuhan wajib pasok dan harga (DMO/DPO) dan percepatan eskpor Flush Out (FO) sebagai pilihan, bukan ketentuan yang harus dipenuhi.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha maksimal untuk mengembalikan kenormalan harga TBS. “Saya juga akan menyampaikan ke Presiden Jokowi, soal keluhan dan usulan Apkasindo,” tutur Moeldoko.(OL-11)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya