Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEPALA Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh telah menerima surat audit perusahaan sawit yang diteken oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
BPKP pun telah memulai audit tersebut dengan melakukan penelitian pendahuluan, mengumpulkan data yang dibutuhkan, serta memeriksa keseluruhan dokumen terkait.
"Kami sudah terima surat dari Pak Luhut. Kalau ada yang main-main tentu saja sekarang mudah ketahui, karena sistem kita buat sedemikian rupa, setiap titik kita awasi," jelas Ateh, Selasa (14/6).
Baca juga: Petani Dukung Rencana Pemerintah Audit Seluruh Perusahaan Sawit
Validasi data soal audit perusahaan sawit dianggap penting. Sebab, setiap instansi memiliki data yang berbeda. Pemeriksaan juga mulai dilakukan dari hulu ke hilir, seperti pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) di sektor perkebunan sawit.
Luhut sendiri meminta agar audit tersebut mencakup luas dari HGU perkebunan kelapa sawit, hak pengelolaan lahan, sistem produksi, hingga status dari perusahaan.
Baca juga: Presiden: Diversifikasi Pangan Harus Dilakukan
Menurut Ateh, jangan sampai ada tumpang tindih lahan yang bisa dikuasai para cukong yang mempunyai kavling kebun sawit. "Kita tanyakan ke Kementerian Pertanian soal izin kelapa sawit berapa hektare, ke BPN soal tanahnya," katanya.
"Jadi yang ini dulu kriterianya kita bentuk. Nanti baru ke lapangan, benar tidak. Jangan-jangan ada orang yang izinnya cuma 1 hektare, bikinnya 2 hektare," imbuh Ateh.
Pihaknya belum bisa membeberkan daftar perusahaan yang akan diaudit. BPKP memastikan perusahaan kakap, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tak luput dari pengawasan. Adapun proses awal audit akan dilakukan selama tiga bulan.(OL-11)
BERITA duka menyelimuti akhir tahun 2023, ledakan dan kebakaran tungku di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITTS) memakan belasan nyawa dan melukai puluhan pekerja lainnya.
Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan kementerian/lembaga sementara waktu dapat dihilangkan dari indikator kinerja pemerintah.
Laporan keuangan diperlukan untuk mempengaruhi pertimbangan investor dan kemudahan audit tahunan.
Agar fungsi audit internal benar-benar bisa mendukung organisasi, dibutuhkan kompetensi auditor yang menunjang.
Kantor Akuntan Publik (KAP) Tandiawan dan Rekan mengumumkan bergabung dengan jaringan konsultan akuntansi global Landis & Kadwell.
BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyusun gambaran umum audit sektor sawit di Indonesia dengan menggandeng Kejaksaan Agung RI (Kejagung) hingga Polri
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Penghargaan ini diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility, dengan fokus pada pencapaian ESG perusahaan dalam kerangka SDGs PBB.
PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2025 kembali mencatatkan kontraksi. Berdasarkan data S&P Global, PMI Indonesia turun 0,5 poin menjadi 46,9, dibandingkan Mei 2025 yang berada di level 47,4.
Strategi keamanan siber yang tangguh dimulai dengan visibilitas yang lengkap, mengetahui apa yang perlu dilindungi dan ketika risiko terbesar berada.
Selama ini, industri tekstil dalam negeri telah menyepakati skema nontarif dengan memprioritaskan penyerapan produksi lokal, dan hanya mengimpor sesuai kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved