Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
HINGGA 17 Juni 2022, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mencatatkan pendanaan pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp6,2 triliun. Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi memastikan akan menjaga tata kelola pendanaan tersebut.
"Realisasi pendanaan pengadaan lahan dari APBN, terus kita dorong untuk dukung percepatan pembangunan infrastruktur PSN. LMAN memastikan seluruh prosesnya dilaksanakan sesuai tata kelola. Sehingga bukan hanya cepat, melainkan tepat," tuturnya dalam sebuah diskusi bersama pewarta di Jakarta, Jumat (24/6).
Basuki menyatakan, realisasi pendanaan itu dilakukan pada enam sektor strategis, yakni jalan tol senilai Rp4,04 triliun, bendungan Rp1,96 triliun, irigasi Rp38,8 miliar, jalur kereta api Rp140 miliar, pelabuhan Rp72 miliar, dan air baku Rp20,4 miliar.
Pendanaan proyek jalan tol tertinggi adalah ruas Yogyakarta-Solo-New Yogyakarta International Airport Kulonprogo dengan nilai Rp792,50 miliar. Lalu Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sebesar Rp741,73 miliar.
Sedangkan untuk proyek non jalan tol, Bendungan Margatiga di Provinsi Lampung merupakan proyek dengan realisasi pendanaan lahan tertinggi yang mencapai Rp608,99 miliar, diikuti Bendungan Bener Jawa Tengah sejumlah Rp436,95 miliar.
Basuki menyebutkan, pendanaan pengadaan lahan telah mampu mendorong penyelesaian konstruksi pembangunan infrastruktur prioritas.
Baca juga : Buka Cabang di Amsterdam, Ekspansi BNI Dipuji DPR
"Di 2022 sendiri, terdapat sejumlah PSN yang berhasil diresmikan dan dioperasikan, diantaranya Jalan Tol Manado-Bitung," tuturnya.
"Lalu Bendungan Randugunting di Jawa Tengah dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Mandalika yang digunakan untuk penyelenggaraan MotoGP 2022 silam," tambah Basuki.
Pendanaan lahan sekaligus merupakan refleksi penggunaan APBN untuk menggulirkan berbagai manfaat bagi masyarakat, diantaranya adalah meningkatkan daya beli, mempercepat ketersediaan lahan sebagai kebutuhan dasar pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut diharapkan memberikan manfaat berganda untuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan konektivitas antarwilayah, mendukung ekspor dan penyediaan sumber air baku serta mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif.
Adapun total pendanaan yang dilakukan LMAN untuk sejak 2016 untuk mendukung pembangunan PSN tercatat mencapai Rp95,9 triliun. (OL-7)
Selama lebih dari 10 tahun, gerakan ini menunjukkan cara aksi kolektif masyarakat untuk membuka akses pendanaan bagi berbagai inisiatif sosial.
JURU Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra mengatakan untuk mengoptimalkan program perhutanan sosial diperlukan kolaborasi.
BRI catat efisiensi pendanaan lewat strategi CASA, BRImo, dan AgenBRILink, himpun DPK Rp1.421 triliun di Kuartal I 2025. Cost of fund turun jadi 3,5%.
Gedung Putih memerintahkan seluruh lembaga federal batalkan kontrak dengan Universitas Harvard, dengan total sekitar US$100 juta.
Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang pendanaan federal untuk penelitian gain-of-function di negara asing seperti Tiongkok dan Iran.
Pemerintah Indonesia mengantongi komitmen pendanaan untuk pembangunan PLTS Terapung Saguling sebesar US$60 juta atau setara Rp994,68 miliar dari tiga mitra internasional.
PROYEK Strategis Nasional (PSN) di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, mendapat dukungan investasi senilai 1 miliar dolar AS dari GreenBank Corporation yang berbasis di Jepang.
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah menyoroti sejumlah proyek strategis nasional (PSN) menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar dan lingkungan ketimbang memberikan nilai kemanfaatan
BP Batam memastikan bahwa proyek strategis nasional Rempang Eco-City tetap menjadi fokus utama dalam pengembangan wilayah.
Agung juga mengingatkan agar pertemuan tersebut perlu diwaspadai. Terutama, jika agenda itu hanya ditujukan untuk menguntungkan para taipan semata.
Dana sebesar Rp300 triliun lebih itu atau sekitar 20 miliar dolar AS merupakan hasil penghematan dari pos-pos belanja yang rawan korupsi, tidak efisien, dan kurang tepat sasaran.
Erasmus Cahyadi menekankan bahwa pemerintahan yang baru tidak menunjukkan komitmen yang jelas terhadap masyarakat adat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved