Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KEPALA Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan bahwa jumlah produk lokal yang tayang di e-katalog sudah melebihi produk impor.
Dari total 206 ribu komoditas, sebanyak 104 ribu atau 50,7% berasal dari dalam negeri. Namun dari segi transaksi, pengadaan barang dan jasa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih didominasi pembelian produk asing.
"Produk lokal sudah mendominasi e-katalog, tapi secara transkasi, pembelian produk impor masih lebih tinggi," jelas Atep di Istana Negara, Selasa (14/6).
Baca juga: Asosiasi UMKM Ungkap Penyebab Belanja Pemda Masih Rendah
Secara total, jumlah pengeluaran yang digelontorkan pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN, untuk pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri, baru sebesar Rp180,2 triliun.
Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, yakni Rp400 triliun, sepanjang tahun ini. Ada beberapa faktor yang membuat jumlah pembelian produk lokal oleh kementerian/lembaga dan daerah masih rendah.
Faktor pertama, jelas Atep, harga yang belum bersaing. "BPKP mencatat ada 842 barang impor yang dibeli di e-katalog, meski ada substitusinya di Tanah Air. Itu terjadi karena harga produk lokal lebih tinggi dari produk impor," ungkapnya.
Baca juga: Jokowi Kesal APBN-APBD Buat Beli Barang Impor
Kemudian, faktor lainnya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi barang dan jasa dari dalam negeri, karena belum adanya rujukan.
Untuk mengatasi hal tersebut, BPKP merancang desain pengawasan kolaboratif, yang bekerja sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan BUMN.
"Langkah ini untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas belanja produk dalam negeri," kata Atep.(OL-11)
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
PENELITI dari Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut defisit pada awal tahun ini sebagai sinyal kemunduran kinerja fiskal yang perlu diwaspadai.
Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025, yang mengharuskan kementerian dan lembaga memangkas belanja negara.
EFISIENSI belanja negara di sejumlah pos kementerian/lembaga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai keputusan untuk menghemat anggaran tersebut memberikan dampak yang negatif
Pras menjelaskan Presiden Prabowo telah menekankan pemerintah perlu melakukan penghematan secara optimal. Dengan selektif dalam mengeluarkan program kerja.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Ilham Permana menyatakan keprihatinannya anjlonya manufaktur dan risiko serbuan produk impor.
Untuk melindungi industri tekstil, pemerintah perlu memberikan insentif lewat kebijakan yang bisa menekan biaya produksi dan membantu pengembangan pasar sektor usaha tersebut.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 diharapkan mampu membendung kerugian yang ditimbulkan oleh masuknya barang-barang impor tanpa ketentuan SNI.
Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengapresiasi langkah pemerintah yang memperpanjang masa berlaku kebijakan gas murah untuk kelompok industri tertentu.
Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini sudah banyak negara yang mulai khawatir dan berupaya melindungi pasar domestik dari masuknya produk impor Tiongkok yang masif dan jauh lebih murah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved