Aturan SNI Diharap Mampu Halau Gempuran Barang Impor

KEPALA Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (BSKJI Kemenperin) Andi Rizaldi berharap Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 45 Tahun 2022 mampu membendung kerugian yang ditimbulkan oleh masuknya barang-barang impor tanpa ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan yang mewajibkan produsen dari luar negeri memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Hal ini memungkinkan produk impor bisa masuk di gudang pengawasan.

"Semua produsen di luar negeri wajib memiliki perwakilan resmi di Indonesia, sehingga importasi ini juga selain melalui peraturan resmi, juga setiap impor ini harus masuk dalam gudang perusahaan resmi," kata Andi di Jakarta, Rabu (16/10).

Baca juga : 16 Produk Ini Sekarang Wajib Ber-SNI

Adanya Permenperin 45/2022, lanjutnya, lebih memudahkan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap produk impor. Ia juga mengatakan, masih menemukan produk-produk impor yang belum memenuhi ketentuan SNI meski masuk ke Indonesia secara legal.

Menurut Andi, temuan ini sangat merugikan negara lantaran kode HS atau Harmonized System Code yang digunakan tidak sesuai dengan aslinya.

"Kalau dia legal, harusnya begitu masuk ditanya mana SPPT SNI-nya. Apabila dialihkan nomor HS, otomatis negara akan mengambil kerugian, bisa jadi kalau dia menggunakan HS yang sebenarnya, negara dapat di atas 10%," ujarnya.

Baca juga : Jokowi: Pasar Domestik harus Dilindungi dari Produk Impor Asal Tiongkok

Di sisi lain, Andi menyebut akan ada sanksi administratif dan pidana bagi pelaku industri yang tidak mampu memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk-produknya.

"Kalau terkait dengan SNI ini sudah masuk ke ranah pidana, sehingga nanti sanksinya juga berupa sanksi pidana dan denda, plus denda jadi tidak bisa memilih, harus dua-duanya," ujar Andi usai melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakukan SNI secara Wajib di Jakarta, Rabu (16/10).

Terkait dengan sanksi administratif, kata Andi, diberikan kepada pelaku industri yang memiliki permasalahan administratif. Adapun sanksi ini dapat berupa teguran hingga pencabutan izin usaha.

Ia menyampaikan penyusunan peraturan terkait dengan SNI ini ditujukan untuk pengembangan industri dalam negeri. Dalam penyusunan ini, Kemenperin juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti asosiasi, pelaku usaha dan lainnya. Pihaknya ingin agar industri dalam negeri bisa menggeliat sehingga tidak dipenuhi dengan produk-produk impor.

"Kami tidak memandang bulu, apakah dia produknya itu dari dalam negeri maupun impor. Kalau dia sudah SNI wajib, kewajiban dan sanksinya sudah harus ada," tandasnya. (Ant/Z-11)