KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti perihal rendahnya belanja barang dan jasa pemerintah daerah (pemda) terhadap produk UMKM.
Menurut Ketua Umum Assosiasi UMKM Indonesia Hermawati Setyorinny, ada beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya belanja pemda untuk produk UMKM. Seperti, aturan dan prosedur belanja barang dan jasa yang tidak mudah.
Alhasil, pemda takut salah saat melakukan pembelian barang dan jasa, meskipun produk UMKM tersedia. "Harusnya penerapan aturan belanja ini bukan hanya berupa imbauan," ujar Hermawati, Jumat (3/6).
Baca juga: Mendagri: Produk Lokal di APBD Minimal 40%
"Semestinya bisa lebih diinstruksikan dengan disertai sanksi, jika tidak dilakukan. Diberikan reward apabila pemda menjalankan," imbuhnya.
Kendala dalam merealisasikan belanja barang dan jasa pemda, lanjut dia, juga berasal dari segi kualitas, kuantitas, hingga keberlanjutan produk UMKM.
"Bisa juga produk UMKM sesuai kriteria yang dibutuhkan sebenarnya tersedia, tetapi terkendala syarat yang ditetapkan. Lalu, aturan dan legalitas yang belum terpenuhi sehingga terkendala," jelasnya.
Baca juga: Kejagung tak Soalkan Nihilnya Saksi dari Prancis di Korupsi Garuda
Untuk mengatasi persoalan itu, pemda harus memberikan pendidikan dan pelatihan bagi UMKM, yang produknya memang dibutuhkan pemerintahan.
"Dengan begitu, membuka peluang untuk UMKM dan belanja pemda benar-benar terserap kepada produk UMKM di daerah. Nantinya, berdampak pada perputaran uang di daerah yang juga meningkat," sambung Hermawati.
Dihubungi terpisah, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengatakan telah melakukan pemangkasan proses bisnis atau penyederhanaan birokrasi di sistem e-katalog. Tujuannya, mempermudah belanja barang dan jasa pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk produk UMKM.(OL-11)
